Kelangkaan Beras Premiun di Tengah Penertiban Beras Oplosan, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

AKURAT.CO Kelangkaan beras premium di pasaran lantaran pedagang ataupun produsen ketakutan atas langkah pemerintah bersih-bersih beras oplosan menjadi tantangan besar.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede menilai situasi penertiban beras oplosan memang rawan menimbulkan efek samping berupa ketakutan pedagang dan potensi kelangkaan di pasar.

Seperti terlihat saat ini, produsen dan pedagang ritel cenderung menahan suplai karena takut diperiksa atau bahkan ditangkap, sehingga stok di supermarket menjadi langka.  Padahal di sisi lain, produksi beras dalam negeri justru mencatat rekor tertinggi, dengan panen Januari–Juli 2025 naik 14,49% menjadi 21,76 juta ton, ditopang cadangan Bulog lebih dari 4 juta ton.

"Jadi problem utamanya bukan pada ketersediaan beras, melainkan persepsi dan kepercayaan pasar yang terganggu," ujar Josua kepada Akurat.co, Rabu (27/8/2025).

Pemerintah, lanjut Josua, setidaknya bisa melakukan 4 hal untuk membenahi kelangkaan beras premium saat ini. Pertama, komunikasi publik harus lebih jelas dan konsisten. Pemerintah perlu menegaskan kembali bahwa razia hanya menyasar pelaku nakal yang terbukti melakukan pengoplosan atau pelanggaran mutu, bukan pedagang yang menjual sesuai aturan.

Baca Juga: Penertiban Beras Oplosan Bikin Stok Beras Premium di Supermarket Langka, Pemerintah Tak Antisipatif?

"Pernyataan Menko Pangan Zulhas yang menenangkan pedagang sudah baik, tapi harus ditindaklanjuti dengan edukasi langsung di lapangan, misalnya melalui asosiasi pedagang pasar dan ritel, agar mereka yakin tidak semua akan diperiksa secara represif," ujarnya.

Kedua, pengawasan perlu berbasis data dan proporsional. Penindakan sebaiknya diarahkan pada pelaku yang jelas-jelas melanggar (misalnya menjual beras premium oplosan yang tidak sesuai label). Jika aparat melakukan tindakan secara transparan dan berbukti, pedagang tidak akan merasa terancam berlebihan.

Ketiga, perkuat distribusi beras resmi. Bulog harus segera mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel modern, agar konsumen melihat bahwa stok tersedia dan harga terjaga. Dengan cadangan Bulog yang besar, pemerintah bisa menginjeksi pasar secara cepat untuk meredam potensi panic buying.

Terakhir, libatkan pedagang dan produsen dalam solusi. Dialog rutin dengan pelaku usaha penting, agar mereka merasa menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, bukan hanya sebagai objek razia. Model kemitraan dengan koperasi atau BUMDes bisa dijadikan jalur distribusi yang lebih aman, sehingga pedagang tidak ragu memasok pasar.

"Jadi, pemerintah perlu menyeimbangkan antara tegas menindak pelaku oplosan dan memberikan kepastian pasokan," pesan Josua.

Dengan komunikasi yang konsisten, distribusi Bulog yang lancar, serta penegakan hukum yang selektif, penertiban menurutnya bisa berjalan tanpa menimbulkan ketakutan atau kelangkaan. Kuncinya ada pada membangun kembali kepercayaan pelaku pasar, bahwa kebijakan ini justru untuk melindungi mereka sekaligus konsumen.

Jual Dengan Harga Murah

Sementara itu, Peneliti Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian mengatakan penertiban beras oplosan yang justru membuat stok beras premium langka di supermarket menunjukan langkah yang keliru dari pemerintah.

Jika memang beras oplosan terlanjut beredar, lebih baik jangan ditarik peredarannya melainkan tetap dijual dengan harga lebih murah dari harga jual lazimnya lantaran kualitas yang tidak semestinya.

"Agar tak menimbulkan kelangkaan, tetap dijual saja ke pasar tapi dengan harga yang lebih murah. Kemudian untuk produksi selanjutnya barulah produsen mulai ketat atau patuh terhadap pemenuhan standar kualitas beras premium yang sudah ditentukan. Dan ini harus dipastikan benar-benar oleh pemerintah agar memang yang dibeli konsumen itu sesuai antara harga dengan kualitasnya," ujar Eliza kepada Akurat.co.

Ditambahkan, komunikasi pemerintah kepada produsen beras premium juga tak kalah penting. Cara pemerintah menyampaikan pesan juga penting agar tak membuat produsen panik, menarik produknya hingga akhirnya berujung pada kelangkaan stok dan mengerek harga.

"Karena sudah terjadi, enggak mungkin beras oplosan yang sudah beredar tidak dikonsumsi kan itu juga mubadzir. Jadi lebih baik dijual dalam periode tertentu dengan harga lebih murah. Setelahnya baru ditata ulang lagi, tata kelola, pengawasan dan sebagainya agar beras yang dijual di supermarket sesuai dengan standar premium yang maksimal kandungan patahannya 15 persen," tegas Eliza.