Stabilisasi Harga, Pemerintah Kebut Distribusi Beras SPHP ke 214 Daerah

 

“Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif, baik dalam menjaga ketersediaan beras maupun menahan laju inflasi,” ujarnya.

Intervensi ini menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah fluktuasi harga global dan dinamika iklim yang memengaruhi produksi beras dalam negeri.

 

Tito menegaskan, ketersediaan beras yang cukup menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Pengamat pertanian Bustanul Arifin menilai langkah pemerintah mempercepat penyaluran beras SPHP merupakan keputusan tepat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada volume penyaluran. 

 

“Rata-rata penyaluran SPHP harus di atas 500.000 ton per bulan untuk seluruh Indonesia agar mampu menekan harga di 214 daerah tersebut,” kata Bustanul.

Bustanul menekankan, pasokan dalam jumlah signifikan penting agar intervensi benar-benar berdampak di lapangan. Tanpa volume besar, program SPHP berisiko tidak cukup kuat untuk menahan kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Askur Rahman, menilai percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan beras 10 kilogram bagi masyarakat merupakan langkah mendesak. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mengembalikan harga beras di bawah HET. 

 

“Beras adalah komoditas pangan pokok utama yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli, hingga stabilitas sosial-politik. Negara berkepentingan menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau,” kata Askur.

Namun demikian, Askur mengingatkan bahwa kebijakan SPHP bersifat jangka pendek. Penyaluran beras SPHP memang dapat menambah suplai di pasar, tetapi tidak menjawab persoalan mendasar produktivitas pertanian nasional.

 

Untuk jangka panjang, stabilitas harga beras tetap bergantung pada peningkatan produksi dalam negeri, kelancaran distribusi, serta efisiensi rantai pasok.