Mentan Amran Perkuat BRMP, Papua Jadi Prioritas Kemandirian Pangan

AKURAT.CO Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memperkuat peran strategisnya untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua.

Penguatan kelembagaan ini difokuskan untuk mempercepat peningkatan luas tanam padi dan produksi komoditas unggulan berbasis potensi lokal.

“Penguatan BRMP juga difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Enam provinsi yang menjadi prioritas yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

Pemerintah menargetkan peningkatan luas tanam (LT) padi secara signifikan guna memperkuat produksi beras dan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi nasional sepanjang 2024 tercatat sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan produksi beras sekitar 30,9 juta ton.

Namun, kontribusi wilayah Papua terhadap produksi nasional masih relatif kecil dibandingkan sentra utama seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Papua Selatan, khususnya Merauke, selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan potensial pengembangan lumbung pangan di luar Pulau Jawa.

Pemerintah sebelumnya juga menjalankan program cetak sawah dan optimalisasi lahan (oplah) di wilayah tersebut sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Selain padi, pengembangan kopi, kakao, dan komoditas strategis lain turut masuk dalam program percepatan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

Diversifikasi ini dinilai penting untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan dan meningkatkan nilai tambah petani.

Penguatan Tata Kelola dan Meritokrasi

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat tata kelola program melalui koordinasi terpusat di BRMP tingkat provinsi. Seluruh operasional, kinerja, serta pengawasan program pertanian daerah akan terintegrasi dalam satu sistem koordinasi.

“Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi dengan baik melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja. Kita terapkan meritokrasi, bukan melihat siapa A, siapa B,” tegas Amran.

Program strategis yang masuk dalam skema ini meliputi cetak sawah, optimalisasi lahan, Luas Tambah Tanam (LTT), hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Seluruh persetujuan program dan penganggaran daerah wajib melalui mekanisme koordinasi BRMP provinsi sebelum diajukan ke pusat.

Secara operasional, penyuluh pertanian lapangan (PPL) berada dalam kendali sistem koordinasi BRMP provinsi, sementara administrasi tetap dikelola Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Skema ini dirancang untuk memperkuat pengendalian program di lapangan agar selaras dengan target nasional.

Diketahui, penguatan Papua sebagai basis produksi pangan menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih melakukan impor beras untuk menjaga cadangan, terutama saat produksi domestik tertekan akibat faktor cuaca dan fenomena El Nino.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan kebutuhan konsumsi beras nasional berada di kisaran 30 juta ton per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,1% per tahun, kebutuhan pangan diproyeksikan terus meningkat.

Dalam konteks ini, pengembangan sentra baru di luar Jawa dinilai strategis untuk mengurangi risiko konsentrasi produksi di satu wilayah serta memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.

“Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak,” ujar Amran.

Jika target peningkatan luas tanam dan produktivitas di Papua tercapai, dampaknya tidak hanya pada penguatan pasokan beras nasional, tetapi juga pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia timur.

Pengembangan pertanian berbasis modernisasi berpotensi meningkatkan pendapatan petani serta memperluas akses pasar komoditas lokal.

Pemerintah menegaskan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah akan diperkuat agar seluruh program berjalan terukur dan akuntabel.

“Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya,” kata Amran.