Antrean BBM Muncul di Sejumlah Daerah, DPR: Jangan Terprovokasi Isu Kelangkaan

AKURAT.CO Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu fenomena panic buying di sejumlah daerah.

Imbauan tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menyikapi dinamika di masyarakat yang diwarnai antrean panjang pembelian BBM serta perilaku penimbunan di beberapa wilayah.

Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan rasionalitas dan menahan diri dari kepanikan kolektif di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Situasi yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh persepsi publik terhadap ancaman pasokan energi, bukan oleh gangguan nyata terhadap distribusi BBM nasional,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa interpretasi publik terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengenai ketersediaan stok BBM selama 21 hingga 25 hari kerap disalahpahami.

Menurutnya, angka tersebut bukan hitungan mundur menuju krisis energi, melainkan gambaran ritme operasional cadangan logistik yang bersifat dinamis.

Ateng menegaskan, inventaris BBM nasional terus diperbarui secara berkelanjutan melalui produksi kilang domestik serta suplai impor yang datang secara terjadwal melalui armada kargo energi internasional.

Dalam konteks pengawasan distribusi energi nasional, ia memastikan sistem logistik BBM saat ini masih berada dalam kondisi aman secara operasional.

Baca Juga: ICE Investasi di OKX, Jembatani Pasar Keuangan Tradisional dan Aset Digital

“Melalui fungsi pengawasan yang kami lakukan bersama BPH Migas dan Pertamina, kami memastikan sistem logistik energi nasional masih berada pada tingkat kewaspadaan yang aman. Karena itu, praktik penimbunan justru dapat merusak sistem distribusi yang telah dihitung secara matang,” katanya.

Ia menilai pembelian BBM secara berlebihan justru dapat mengganggu keseimbangan pasokan di tingkat ritel dan berpotensi menimbulkan kelangkaan semu di masyarakat.

Berdasarkan laporan lapangan, lonjakan konsumsi BBM sempat terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh.

Di wilayah tersebut, sebagian masyarakat melakukan antrean panjang dengan membawa jeriken untuk menimbun BBM di luar batas konsumsi normal.

Menurut Ateng, lonjakan permintaan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu singkat dapat menciptakan tekanan terhadap sistem distribusi energi.

“Ketika permintaan melonjak secara drastis dalam waktu singkat, sistem distribusi bisa mengalami bottleneck. Akibatnya, kelangkaan bisa terjadi di tingkat SPBU meskipun pasokan sebenarnya tersedia,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta berbagai pemangku kepentingan, khususnya Pertamina sebagai operator logistik energi nasional, untuk segera memberikan klarifikasi kepada publik guna meredam kepanikan masyarakat.

Ateng juga menjelaskan bahwa keterbatasan cadangan BBM nasional hingga kisaran 21–25 hari bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan negara dalam melakukan pengadaan energi, melainkan oleh kapasitas infrastruktur penyimpanan yang masih terbatas.

Menurutnya, kapasitas tangki timbun BBM nasional saat ini memang telah berada pada batas optimal pemanfaatannya.

“Artinya, sekalipun negara memiliki kemampuan fiskal untuk membeli pasokan energi dalam jumlah besar, keterbatasan kapasitas penyimpanan membuat komoditas tersebut tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup di dalam negeri,” ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi perilaku (behavioral economics), Ateng menjelaskan bahwa permintaan BBM pada dasarnya bersifat inelastis dalam jangka pendek karena merupakan kebutuhan esensial bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Namun karakter tersebut dapat berubah ketika muncul persepsi kelangkaan.

Ketika masyarakat menerima sinyal bahwa stok energi terbatas, insting proteksi diri muncul secara kolektif dan mendorong pembelian secara berlebihan.

Karena itu, ia menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi komunikasi publik terkait sektor energi.

“Informasi mengenai cadangan energi nasional harus disampaikan secara komprehensif, tidak hanya menjelaskan potensi risiko tetapi juga mekanisme mitigasi yang menjamin keberlangsungan pasokan energi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa selama masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan, ketersediaan BBM nasional dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

“Selama masyarakat tetap tenang, tidak melakukan penimbunan, dan distribusi berjalan normal, maka stok BBM untuk periode Ramadan hingga Idulfitri akan tetap terjaga,” ujarnya.

Baca Juga: PIK 2 Perkuat Sanitasi Pesisir Tangerang, Desa Kampung Besar Deklarasikan ODF

Ateng menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan di lapangan, termasuk memantau kondisi stok BBM nasional serta kesiapan logistik energi secara berkala.

Ke depan, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi dengan mencari alternatif sumber pengadaan BBM yang tidak melewati jalur logistik di kawasan konflik.

“Atas dasar itu, kami akan terus memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, harga stabil, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu oleh kepanikan yang tidak berdasar,” pungkasnya.