Pasokan Nafta Terganggu, Harga Produk Plastik Berpotensi Naik?

AKURAT.CO Pemerintah mulai bergerak cepat merespons potensi gangguan impor bahan baku plastik berupa nafta dari kawasan Timur Tengah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa langkah diversifikasi sumber impor menjadi strategi utama untuk menjaga stabilitas industri plastik nasional.

Dalam konteks rantai pasok global yang tengah tertekan akibat dinamika geopolitik, ketergantungan Indonesia terhadap impor nafta menjadi sorotan.

Upaya mencari alternatif dari negara lain seperti India, Afrika, hingga Amerika dinilai krusial guna memastikan produksi tetap berjalan dan harga tidak mengalami lonjakan signifikan.

Baca Juga: Kemendag Genjot Perjanjian Dagang di Forum WTO 2026

Isu ini menjadi penting karena industri plastik memiliki keterkaitan luas dengan sektor manufaktur, kemasan, hingga konsumsi rumah tangga.

Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Impor Nafta

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengungkapkan, bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada aktivitas impor bahan baku plastik Indonesia.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini Indonesia masih mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok utama nafta.

“Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang kita impor dari kawasan tersebut,” ujar Budi Santoso di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Nafta sendiri merupakan senyawa hidrokarbon turunan minyak bumi yang menjadi bahan utama dalam produksi plastik resin, karet sintetis, hingga pelarut industri. Ketergantungan ini membuat industri dalam negeri rentan terhadap gangguan pasokan global.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai mencari alternatif pemasok dari berbagai negara. Budi Santoso menyebutkan bahwa pendekatan telah dilakukan ke sejumlah negara potensial.

“Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti dari negara lain,” jelasnya.

Negara yang menjadi target penjajakan antara lain India, kawasan Afrika, serta Amerika. Namun, proses ini tidak dapat dilakukan secara instan mengingat adanya penyesuaian logistik, kontrak dagang, hingga standar industri.

“Memang ini butuh waktu, karena tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain,” tambahnya.

Baca Juga: Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Kementerian Perdagangan juga memperkuat koordinasi dengan pelaku industri dalam negeri untuk memastikan transisi pasokan berjalan mulus.

Selain itu, komunikasi intensif dilakukan dengan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri guna mempercepat pencarian pemasok baru.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi industri plastik nasional agar tidak terganggu dalam jangka panjang. Pemerintah juga berharap distribusi bahan baku tetap terjaga sehingga tidak memicu kenaikan harga di pasar domestik.

Budi Santoso menekankan bahwa tekanan terhadap pasokan nafta tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah negara di Asia juga menghadapi situasi serupa, termasuk Singapura, China, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan.

“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain,” ujarnya.

Bahkan, Korea Selatan dilaporkan telah mengambil langkah protektif dengan melarang ekspor nafta sejak 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri di tengah ketidakpastian pasokan global.

Harga dan Produksi Jadi Taruhan

Gangguan pasokan nafta berpotensi memicu kenaikan biaya produksi di sektor industri plastik. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berdampak pada harga produk turunan plastik di pasar, mulai dari kemasan makanan hingga kebutuhan rumah tangga.

Namun demikian, pemerintah optimistis langkah diversifikasi dapat menjaga stabilitas industri. Budi Santoso memastikan bahwa upaya pencarian sumber baru terus dilakukan agar produksi dalam negeri tetap berjalan normal.

“Kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harga bisa kembali normal,” tegasnya.