Kementan Tegaskan Sawit Bukan Deforestasi, Data Global Ungkap Efisiensi Lahan

AKURAT.CO Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan industri kelapa sawit Indonesia tidak identik dengan deforestasi, melainkan telah memenuhi standar keberlanjutan global melalui sertifikasi resmi dan efisiensi penggunaan lahan yang tinggi.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Kuntoro Boga Andri, menyatakan seluruh pelaku industri sawit wajib memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Permentan Nomor 33 Tahun 2025.

“Lahan sawit bukan deforestasi karena pelaku industri wajib memperoleh sertifikasi ISPO yang mengatur aspek lingkungan dan tata kelola lahan secara legal,” ujar Kuntoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga: Kementan Uji Coba B50 untuk Alsintan, Bioreaktor Biodiesel Disiapkan

Dirinya menambahkan standar tersebut telah dirancang agar diakui secara internasional.

“Sebagai produsen sawit terbesar dunia, kita memiliki nilai keberlanjutan yang sama secara universal. Sawit ramah terhadap lingkungan dan memberikan dampak positif pada keberlanjutan,” katanya.

Secara global, Indonesia menyumbang sekitar 62% pasokan sawit dunia. Bahkan kontribusinya terhadap minyak nabati dunia mencapai lebih dari 54%, didukung produktivitas yang 5–10 kali lebih tinggi dibandingkan komoditas nabati lain.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat luas perkebunan sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare pada periode 2025–2026.

Selain itu, industri ini menyumbang devisa nonmigas sekitar Rp440 triliun pada 2024 dan menyerap tenaga kerja hingga 16 juta orang.

Isu keberlanjutan sawit telah lama menjadi sorotan global, terutama sejak meningkatnya kampanye lingkungan di Eropa pada awal 2010-an yang mengaitkan ekspansi sawit dengan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Namun, pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperkuat regulasi melalui ISPO untuk memastikan praktik perkebunan lebih ramah lingkungan dan transparan.

Kebijakan ini diperkuat dengan rencana implementasi biodiesel B50 pada Juli 2025, yang akan meningkatkan penggunaan sawit hingga 50% dalam campuran bahan bakar nabati.

Baca Juga: Kementan Kendalikan Bibit DOC, Cegah Oversupply Ayam di Pasar

“Sawit memiliki kontribusi kuat untuk energi dan pangan, apalagi dengan implementasi B50,” ujar Kuntoro.

Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Musdhalifah Machmud, menilai kritik terhadap sawit kerap tidak berbasis data komprehensif.

Mengacu pada data World Wide Fund for Nature (WWF) Inggris, penggunaan lahan sawit global hanya sekitar 6–11% dari total lahan minyak nabati dunia.

“Penggunaan lahan sawit di dunia hanya 28,85 juta hektare tetapi mampu memproduksi 80 juta ton minyak nabati,” ujar Musdhalifah.

Lebih lanjut, sawit menyumbang sekitar 34% kebutuhan minyak nabati global hanya dengan menggunakan sekitar 7% lahan.

Sebagai perbandingan, komoditas seperti kedelai membutuhkan 100–200 juta hektare lahan, namun kontribusinya hanya 15–20%.

“Jika sawit digantikan komoditas lain, dunia membutuhkan tambahan hingga ratusan juta hektare lahan baru,” katanya.

Penegasan pemerintah ini menjadi penting di tengah tekanan pasar global terhadap produk sawit, khususnya dari negara-negara yang menerapkan standar lingkungan ketat.

Dari sisi domestik, industri sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan, melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM berbasis perkebunan.

Di sektor energi, implementasi B50 berpotensi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa penguatan standar keberlanjutan dan komunikasi global menjadi langkah kunci ke depan.

“Industri sawit harus terus memperkuat keberlanjutan, meningkatkan produktivitas serta memperbaiki komunikasi global,” ujar Musdhalifah.