Hilirisasi Nikel Tumbuh, Struktur Industri Masih Rapuh

AKURAT.CO Program hilirisasi sumber daya alam kembali menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia pada awal 2026.

Di tengah tekanan global dan perlambatan perdagangan internasional, ekspor produk berbasis nikel justru melonjak signifikan dan membantu menopang pertumbuhan industri pengolahan nasional.

Namun di balik capaian tersebut, sejumlah ekonom menilai struktur ekonomi Indonesia sejatinya belum banyak berubah.

Baca Juga: Kebut Proyek Hilirisasi, Kementerian ESDM Intensifkan Koordinasi dengan Danantara

Ketergantungan terhadap komoditas primer masih tinggi dan membuat ekonomi domestik tetap rentan terhadap fluktuasi harga global.

Ekonom Muda INDEF, Ariyo DP Irhamna, menilai hilirisasi memang berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia, tetapi belum cukup kuat untuk disebut sebagai transformasi struktural ekonomi.

Dalam analisisnya, Ariyo mencatat ekspor besi dan baja berbasis nikel tumbuh sekitar 60,60% secara tahunan pada Triwulan I-2026. Lonjakan tersebut menjadi penopang utama pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 4,9%.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional bahkan tetap menjadi yang terbesar, yakni sekitar 18,9%.

“Masalahnya, struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas. Jadi ketika harga global terkoreksi atau permintaan China melambat, dampaknya langsung terasa,” ujar Ariyo melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO , Senin (18/5/2026).

Mengacu kepada hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan surplus perdagangan Indonesia memang masih bertahan pada awal 2026, tetapi nilainya mulai menyusut dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelemahan terjadi terutama pada ekspor batu bara, minyak sawit mentah (CPO), serta sejumlah komoditas pertanian akibat perlambatan permintaan global dan koreksi harga.

Di sisi lain, kenaikan ekspor nikel belum mampu sepenuhnya menutup tekanan dari sektor komoditas lain.

Ariyo menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: ketergantungan pada siklus harga komoditas.

Padahal tujuan utama hilirisasi seharusnya bukan sekadar meningkatkan nilai ekspor, melainkan menciptakan basis industri manufaktur yang lebih beragam dan berteknologi tinggi.

“Kalau hilirisasi hanya berhenti pada produk setengah jadi, maka ketergantungan terhadap komoditas tetap tinggi,” katanya.

Baca Juga: Hilirisasi Tembaga dan Emas Terintegrasi di Gresik Serap Hingga 7.500 Tenaga Kerja

Menurut dia, sebagian besar ekspor hilirisasi Indonesia saat ini masih berbentuk ferronickel dan stainless steel, belum masuk secara masif ke industri hilir bernilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik atau produk teknologi.

Situasi ini membuat Indonesia masih rentan terhadap volatilitas harga mineral global.

Selain itu, Ariyo juga menyoroti kontribusi manufaktur terhadap PDB yang belum mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada awal 2000-an, kontribusi manufaktur terhadap ekonomi nasional sempat berada di atas 28%. Namun kini angkanya bertahan di bawah 20 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan proses industrialisasi Indonesia belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, tekanan eksternal juga mulai terlihat dari pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global dan perlambatan ekonomi China sebagai mitra dagang utama Indonesia.

Bila permintaan global terhadap baja dan nikel melambat, maka kinerja ekspor Indonesia diperkirakan ikut tertekan.

Karena itu, Ariyo menilai pemerintah perlu mempercepat diversifikasi industri dan ekspor nasional agar ekonomi tidak terlalu bergantung pada boom komoditas tertentu.

Menurutnya, hilirisasi perlu diperluas ke sektor manufaktur padat teknologi, industri kimia, farmasi, hingga elektronik.

“Kalau tidak, kita hanya berpindah dari ketergantungan batu bara ke ketergantungan nikel,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa hilirisasi harus diiringi penguatan industri domestik agar nilai tambah tidak hanya dinikmati investor besar, melainkan juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.