Indonesia Siap Bidik Kendali Harga CPO Global, Begini Strateginya

AKURAT.CO Indonesia mulai mendorong perubahan besar dalam tata kelola industri kelapa sawit nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin lagi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia ditentukan oleh negara lain, meski RI merupakan produsen terbesar dunia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat Rapat Paripurna DPR RI terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).

Presiden menilai sudah saatnya Indonesia memiliki kendali lebih besar terhadap penentuan nilai komoditas strategis nasional.

“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelpa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” kata Prabowo.

Baca Juga: IHSG Merosot 3,5 Persen ke 6.094 Usai Pemerintah Umumkan Pembentukan DSI Pengekspor Tunggal Komoditas Sawit hingga Ferro Alloy

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, penguatan posisi tawar sawit Indonesia menjadi penting karena kontribusi komoditas tersebut terus menopang ekspor dan devisa negara.

“Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan,” ujar Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Data Kementerian Pertanian menunjukkan devisa ekspor minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai USD23 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Nilai tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar nasional di sektor nonmigas.

Di sisi produksi, Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 56 juta ton sawit per tahun. Dari jumlah itu, ekspor berbagai produk olahan sawit mencapai 32 juta ton. Angka tersebut memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit.

Amran menegaskan sawit bukan hanya komoditas ekspor, melainkan penggerak ekonomi nasional yang melibatkan jutaan petani, pekerja, hingga pelaku usaha di daerah.

“Kelapa sawit memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Komoditas itu tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani dan penggerak ekonomi daerah,” kata Amran.

Pernyataan pemerintah tersebut menandai perubahan arah kebijakan dari sekadar eksportir bahan mentah menuju penguatan kendali harga dan hilirisasi komoditas strategis. Selama ini, harga referensi CPO global banyak dipengaruhi bursa internasional seperti Malaysia Derivatives Exchange dan Rotterdam.

Baca Juga: 15 Manfaat Sawit bagi Kehidupan yang Jarang Diketahui

Padahal, berdasarkan data industri global, Indonesia menyumbang lebih dari separuh produksi minyak sawit dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat hilirisasi sawit melalui pengembangan biodiesel B35 hingga peningkatan ekspor produk turunan bernilai tambah.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menyebut, momentum saat ini menjadi titik balik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, khususnya di sektor komoditas.

“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar,” ujar Sudaryono.

Menurut dia, arahan Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia sebagai penentu harga komoditas strategis, tidak hanya sawit tetapi juga nikel, batu bara, karet hingga emas.

“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya persaingan dagang global dan tren proteksionisme sejumlah negara tujuan ekspor. Selain itu, tekanan kampanye negatif terhadap sawit Indonesia di pasar Eropa dalam beberapa tahun terakhir juga membuat pemerintah semakin agresif memperkuat posisi tawar komoditas nasional.

Dari sisi pasar, penguatan kendali harga domestik berpotensi memengaruhi perdagangan CPO global, terutama jika Indonesia mulai memperbesar penggunaan acuan harga dalam negeri untuk transaksi ekspor maupun hilirisasi industri.

Namun demikian, pemerintah belum menjelaskan mekanisme teknis terkait pembentukan harga acuan sawit nasional maupun potensi pembentukan bursa komoditas domestik untuk CPO.

Sudaryono mengatakan pemerintah juga membuka opsi memperbesar pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan domestik apabila harga yang ditawarkan pasar internasional dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.