Ekonom Soroti Dampak DSI terhadap Transisi Energi

AKURAT.CO PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memunculkan disinsentif yang menyulitkan transisi dari batu bara.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia kian memperberat kondisi tersebut, karena membuat investasi energi terbarukan semakin mahal.

Akumulasi hambatan ini berisiko memperberat langkah Indonesia dalam transisi energi.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), Andry Satrio Nugroho menjelaskan, monopoli komoditas strategis oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi mengganggu upaya transisi energi nasional.

Pembentukan DSI, kata Andry dinilai kontraproduktif karena menciptakan disinsentif ekspor yang berujung pada membanjirnya pasokan batu bara murah di pasar domestik

Permasalahan ini diperberat oleh pelemahan rupiah sekitar 7% dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 50 basis poin ke level 5,25% pekan lalu. Kondisi moneter yang kontraktif ini membuat ongkos modal proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) melonjak.

Pintu ekspor batu bara menyempit, akhirnya pasokan mengalir ke pasar domestik dan menyebabkan harga menurun.

"Di sisi lain, kondisi moneter membuat investasi EBT makin mahal mengingat komponen utamanya seperti modul surya dan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) sebagian besar impor," kata Andry dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, kebutuhan investasi sektor kelistrikan ditetapkan sebesar Rp 2.967,4 triliun. Porsi EBT mencapai Rp 1.682,4 triliun.

Dengan asumsi konservatif 40-50 persen biaya modal EBT dibiayai dalam valuta asing, pelemahan rupiah sekitar 7 persen menggelembungkan kebutuhan investasi sekitar 3-4 persen, atau setara Rp 50-70 triliun.

"Pelemahan rupiah membuat ongkos peralatan naik, sementara kenaikan BI Rate mengerek biaya pinjaman. Untuk pengembang EBT yang sedang bernegosiasi tarif dengan PLN, ini berarti harga yang diminta akan lebih tinggi dari patokan tarif yang ditetapkan pemerintah. Negosiasinya akan lebih sulit," ujarnya.

Tekanan tidak hanya datang dari sisi moneter, melainkan juga dari sisi fiskal. Pelemahan rupiah membuat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak, terlebih harga minyak global masih bergerak di kisaran 90-100 dolar AS per barel.

Ruang fiskal pemerintah untuk mendukung transisi energi pun kian terhimpit di antara dua kewajiban anggaran yang saling tarik-menarik.

"Setiap rupiah yang dipakai menambal subsidi fosil adalah rupiah yang tidak bisa dipakai membiayai transisi energi," tutur Andry.

Realokasi anggaran

Di sisi lain, Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook atau prospek Indonesia menjadi negatif. Alasannya, kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia menurun, dan arahnya kian sulit diprediksi.

Kehadiran DSI menambah kekhawatiran. Sehari pascapengumuman, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok ke level 6.094. Titik terendah dalam 52 minggu terakhir.

“Bila terus berlanjut, tindakan berikutnya menurunkan peringkat lebih rendah lagi. Kalau dibiarkan, penurunan dari BBB ke BBB- merupakan keniscayaan. Ini posisi paling rendah dalam kategori tingkat investasi (investment grade), terpaut satu langkah dari level tingkat spekulasi (speculative grade),” ucap Andry.

Andry menambahkan, ada beberapa implikasi bila posisi Indonesia terus merosot. Pertama, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) naik, mengikuti persepsi risiko. Bunga utang pemerintah bisa naik puluhan triliun rupiah per tahun.

Kedua, perusahaan-perusahaan juga terdampak karena surat utang negara adalah patokan tingkat pinjaman swasta. Bagi pengembang EBT yang proyeknya padat modal, kenaikan biaya pinjaman langsung menggerus kelayakan finansial proyek. Ujungnya, mereka akan menuntut kenaikan tarif listrik.

Ketiga, sebagian besar investor institusional global terikat pada aturan investment grade. Bila peringkat terus turun, investor akan dituntut untuk melepas SBN dan saham-saham perusahaan Indonesia. Tekanan ke rupiah akan lebih dalam.

Terakhir, arus modal untuk pengembangan EBT makin terjepit. Para investor EBT akan menuntut imbal hasil atau equity return yang lebih tinggi. Alasannya, risiko berbisnis di Indonesia makin besar. Sejumlah proyek EBT akan tersendat.

Mengatasi permasalahan tersebut, Andry menyarankan dua hal. Pertama, realokasi anggaran lanjutan dari program-program populis berbiaya besar tetapi dampak ekonominya terbatas. Anggaran lalu dialihkan ke belanja produktif termasuk transisi energi.

Langkah Menteri Keuangan Purbaya memangkas pagu anggaran program populis MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun patut diapresiasi. Penghematan Rp67 triliun ini menunjukkan pemerintah punya kapasitas untuk efisiensi.

"Tapi, dengan kapasitas fiskal yang terus menyempit akibat membiayai impor BBM, ditambah kebijakan menahan subsidi BBM, jumlah itu masih belum cukup," ungkap Andry.

Kedua, reformasi harga BBM subsidi secara bertahap dan tepat sasaran. Beban APBN akan terus membesar selama BBM subsidi ditahan di tengah harga minyak global yang tinggi. Kondisi diperparah oleh rupiah yang masih lemah, sehingga sumber tekanan fiskal berganda.

Andry menekankan, langkah parsial tidak akan cukup untuk meredam tekanan dari sisi pasar maupun lembaga pemeringkat.

"Reformasi harga BBM yang tepat sasaran adalah pintu masuk untuk memulihkan ruang fiskal, sekaligus mengirim sinyal disiplin kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa kualitas belanja diperbaiki dan kebijakan dibuat lebih terarah," tukasnya.