Dua Tahun Harga Beras Stabil, GPM Digeber untuk Jaga Daya Beli

AKURAT.CO Beras yang selama bertahun-tahun menjadi penyumbang utama inflasi nasional kini berhasil keluar dari daftar komoditas pemicu kenaikan harga.

Di tengah stabilnya inflasi beras selama dua tahun terakhir, pemerintah justru memilih memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menyerap hasil produksi petani dan peternak.

Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menegaskan, stabilitas harga beras menjadi kabar baik bagi perekonomian nasional. Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir.

Baca Juga: Susuri Tanjung Pasir, Tzu Chi ASG Salurkan 1.000 Paket Beras Cinta Kasih di Teluknaga

"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri atas support-nya selama ini," kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Data BPS menunjukkan inflasi beras terakhir yang tergolong tinggi terjadi pada Mei 2024 sebesar 3,59% secara bulanan. Setelah periode tersebut, laju inflasi beras terus melandai dan berada dalam rentang yang relatif stabil. Bahkan pada Mei 2026, inflasi beras tercatat hanya 0,38%.

Meski kondisi harga beras relatif terkendali, pemerintah memutuskan tidak mengendurkan intervensi pasar. Amran meminta seluruh kepala daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah bersama Perum Bulog dan ID Food guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu peternak ayam dan telur yang saat ini menghadapi tekanan harga di tingkat produsen.

"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah," ujar Amran.

Sepanjang Januari hingga awal Juni 2026, program Gerakan Pangan Murah telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Program tersebut dipastikan akan terus berlanjut tanpa jeda sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga pangan nasional.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian turut menegaskan, bahwa kondisi beras saat ini menjadi salah satu perkembangan paling positif dalam pengendalian inflasi nasional. Berdasarkan laporan terbaru BPS, beras tidak lagi masuk dalam daftar komoditas penyumbang utama inflasi bulanan.

Baca Juga: Bapanas Optimistis RI Kuat Hadapai Inflasi Pangan Global dengan Stok Beras 5,3 Juta Ton

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama month to month," kata Tito.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai pergerakan harga beras di daerah. Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan kedua Juni 2026 menunjukkan harga beras masih mengalami kenaikan di 116 kabupaten/kota. Namun, kenaikan tersebut dinilai relatif terbatas karena pada saat yang sama terdapat 50 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.

Sementara itu, tekanan inflasi saat ini lebih banyak berasal dari komoditas hortikultura. Bawang merah menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi, disusul cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

Keberhasilan menjaga harga beras di tingkat konsumen juga tidak diikuti penurunan kesejahteraan petani. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, menjadi level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

NTP tanpa subsektor perikanan bahkan menembus 128,49, melampaui rekor sebelumnya sebesar 126,11 pada Desember 2025.

Pada subsektor tanaman pangan, NTP tercatat sebesar 113,79 atau menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini. Sementara itu, indeks harga yang diterima petani padi mencapai 147,97 pada Mei 2026, level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Data tersebut menunjukkan fenomena yang jarang terjadi dalam pengelolaan pangan nasional, yakni harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen sementara pendapatan petani tetap meningkat.

Dalam beberapa tahun sebelumnya, stabilitas harga beras kerap diikuti keluhan petani akibat rendahnya harga jual gabah. Kini, pemerintah menilai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kesejahteraan produsen mulai terbentuk.