Pemerintah Cari Solusi Cegah PHK Massal, Gas Industri dan RKAB Jadi Prioritas

AKURAT.CO Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi sedikitnya 205 ribu pekerja akibat persoalan pasokan gas industri dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah menargetkan keputusan terkait kedua persoalan tersebut akan diumumkan dalam satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah mitigasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan, sekitar 55 ribu pekerja saat ini berada di ambang PHK akibat terganggunya pasokan gas industri.

Bahkan, satu perusahaan disebut telah menghentikan operasional dan memutus hubungan kerja seluruh karyawannya.

"Sebanyak 55 ribu pekerja sudah terancam. Bahkan satu perusahaan, PT Granito, telah menutup operasionalnya. Tiga hari lalu perusahaan memanggil seluruh pekerja dan menyatakan mereka di-PHK," kata Andi Gani usai rapat Satgas Mitigasi PHK bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andi Gani, rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan terkait pasokan gas industri.

"Rapat memutuskan dalam satu sampai dua hari pemerintah akan mengumumkan solusi mengenai gas industri. Mudah-mudahan langkah ini dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis," ujarnya.

Selain persoalan gas industri, KSPSI juga menyoroti masalah RKAB yang dinilai berpotensi memicu PHK terhadap sekitar 150 ribu pekerja.

Baca Juga: Pensiun Jadi Opsi, Oleksandr Usyk Ultimatum WBC: Bisnis Serius atau Copot Gelar!

"Masalah RKAB juga menyimpan potensi PHK yang sangat besar. Namun kami yakin pemerintah akan mengambil keputusan yang cepat dan tepat," katanya.

Andi Gani mengimbau para pekerja tetap tenang karena pemerintah tengah mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.

"Saya yakin pemerintah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mudah-mudahan pada Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK mempertemukan pemerintah, DPR, serikat pekerja, Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan untuk menyusun langkah pencegahan gelombang PHK.

Menurut Dasco, Satgas Mitigasi PHK akan menggelar rapat secara berkala guna mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi memicu PHK.

"Satgas Mitigasi PHK dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi agar koordinasi lintas kementerian berjalan lebih efektif," kata Dasco.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar permasalahannya agar langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

"Kami sedang memetakan perusahaan mana saja yang berpotensi melakukan PHK dan apa penyebabnya sehingga langkah penyelesaiannya bisa segera diambil," ujarnya.

Baca Juga: Purbaya: Panda Bond Berpotensi Lampaui Target Awal USD1 Miliar

Prasetyo menambahkan pemerintah juga tengah menuntaskan persoalan pasokan gas industri sesuai arahan Presiden.

Keputusan terkait hal tersebut ditargetkan diumumkan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Dengan arahan Bapak Presiden, kami segera mencari jalan keluar agar sektor-sektor industri yang membutuhkan gas dapat kembali beroperasi sebagaimana mestinya," katanya.