Target PLTS 100 GW Dinilai Perlu Kepemimpinan Terpadu dan Strategi Multi Jalur

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW membutuhkan kepemimpinan yang terpadu dan strategi multijalur.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah perlu memastikan adanya satu komando yang mampu mengodirnasikan kebijakan, pembiayaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.

“Dengan fondasi tersebut, keberhasilan program PLTS 100 GW tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas yang terpasang. PLTS 100 GW harus mampu memperkuat ketahanan energi, mengembangkan industri domestik, menciptakan pekerjaan hijau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Fabby dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Bahlil Ungkap Groundbreaking PLTS 100 GW Tahap 1 Segera Digelar

Fabby menyampaikan, dalam kajian IESR memperkirakan implementasi PLTS 100 GW dapat membutuhkan investasi kumulatif sebesar USD51–78 miliarselama lima tahun (dengan pembatalan pembangkit fosil membutuhkan USD139-212 miliar).

Penggantian penggunaan diesel dengan energi surya berpotensi menghemat sekitarRp17,2 triliun, sekaligus menurunkan emisi sebesar 24,3 juta ton CO₂ ekuivalen.

Pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif (productive use of energy) di daerah terpencil juga diperkirakan dapat memberikan kontribusi sebesar Rp112,4 triliun terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) selama lima tahun.

“Selain itu, pelaksanaan program PLTS 100 GW berpotensi menciptakan sekitar 118 ribu pekerjaan hijau baru dan menghasilkan pendapatan hingga USD364 juta dari perdagangan penurunan emisi diesel di pasar karbon internasional,” ujar Fabby.

IESR menilai, tanpa kepempimpinan terpadu dengan satu komando implementasi yang jelas, program ini berisiko terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, proses pengadaan yang panjang, ketidakpastian pembiayaan, dan perbedaan kesiapan antardaerah.

Pemerintah membutuhkan delivery unit khusus yang dapat mengambil keputusan secara cepat, mengawasi capaian, dan memastikan akuntabilitas program.

Untuk itu, IESR merekomendasikan agar pemerintah perlu membentuk National Solar Program Delivery Unit, bertanggungjawab langsung ke Presiden, dan Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW.

“PMO tersebut perlu melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang memiliki tugas koordinasi maupun lingkup kerja teknis, mulai dari Kementerian Koordinator bidang terkait,” tutur Fabby.

IESR menilai pencapaian PLTS 100 GW membutuhkan strategi multi-jalur agar program ini dapat terlaksana efektif, menjawabkebutuhan yang beragam, dan tidak bergantung pada satu skemaproyek atau satu sumber pembiayaan.

Dalam peta jalan yang disusun IESR, terdapat sejumlah jalur implementasi yang dinilai mampu mempercepat penambahan kapasitas PLTS nasional.

Jalur tersebut meliputi percepatan pemasangan PLTS atap di sektor rumah tangga, bangunan komersial, dan industri, perluasan program listrik desa, serta peningkatan kualitas akses listrik melalui Koperasi Desa Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, IESR juga mendorong percepatan program dedieselisasi melalui pembangunan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, percepatan proyek PLTS skala besar yang telah masuk dalam RUPTL, hingga pemanfaatan PLTS untuk menyuplai kebutuhan listrik fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Lembaga tersebut juga menilai pembangunan PLTS captive di kawasan industri perlu terus diperluas, disertai pembatalan rencana pembangunan PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) baru yang belum memasuki tahap konstruksi.

Namun, IESR menekankan bahwa upaya lebih diperlukan, terutama implementasi PLTS Terdistribusi dari berbagai aktor, untuk mencapai kapasitas 100 GW pada 2030.

“Di samping itu, implementasi tetap harus memperhatikan kesiapan sistem dan sumber daya manusia, perkembangan rantai pasok industri, keberlanjutan pembiayaan, dan kualitas proyek,” jelas Fabby.