Maruarar Sirait: Pemerintah Percepat Penyediaan Rumah Layak dan Terjangkau

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem perumahan melalui pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, pemberian subsidi, hingga perluasan akses pembiayaan.
Sejumlah capaian sektor perumahan hingga semester I 2026 menunjukkan upaya tersebut terus berjalan.
Program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki kepastian pembiayaan.
Salah satu program yang terus digenjot Kementerian PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
“Hingga semester I 2026, program tersebut telah mencapai 88.635 unit, membantu masyarakat meningkatkan rumah yang sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan,” kata Maruarar dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Dari sisi kepemilikan, berbagai intervensi pemerintah juga mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan backlog perumahan.
Data terbaru menunjukkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun sekitar 350 ribu menjadi sekitar 9,29 juta rumah tangga pada 2026.
“Perbaikan juga terlihat dari sisi kelayakhunian. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat menjadi 70,30 persen pada 2026, dibandingkan 68,40 persen pada 2025,” jelasnya.
Menurut Maruarar, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan harus dilihat secara menyeluruh.
Ukuran keberhasilan bukan semata jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga semakin banyak keluarga yang memiliki rumah sendiri dan tinggal di hunian yang layak.
“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar,” ujarnya.
Baca Juga: Puan Ajak Masyarakat Jaga Ruang Digital dari Hoaks dan Politik Kebencian
Maruarar mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu instrumen untuk melihat dampak berbagai program pemerintah di sektor perumahan.
Kendati demikian, ia menegaskan pekerjaan utama Kementerian PKP adalah memastikan pembangunan dan penyediaan rumah terus berjalan serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” tambahnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026










