Ajur, Rugi 4 BUMN Karya Tembus Rp25 Triliun di 2025

AKURAT.CO Sektor konstruksi pelat merah atau yang populer disebut BUMN Karya tengah menghadapi "badai" keuangan, rapor merah.
Berdasarkan laporan tahunan 2025 yang dirilis, emiten-emiten konstruksi utama mencatatkan kerugian puluhan triliun, dipicu oleh beban bunga utang yang tinggi, penurunan pendapatan, hingga penurunan nilai aset (impairment).
Menurut data yang dihimpun dari laporan keuangan BEI, 4 BUMN konstruksi terbesar (WIKA, PTPP, ADHI, dan Waskita) membukukan total kerugian bersih mencapai sekitar Rp25,1 triliun sepanjang tahun buku 2025.
Baca Juga: Benahi BUMN Karya, Dony Oskaria Sebut Restrukturisasi Hampir Rampung
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) misalnya, merugi Rp9,70 triliun. Kerugian ini melonjak tajam (naik sekitar 328% dibandingkan tahun sebelumnya) akibat penurunan pendapatan neto serta beban bunga yang masih tinggi terkait proyek-proyek strategis nasional, termasuk beban dari investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Kemudian PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) rugi Rp6,08 triliun. Penurunan kinerja PTPP dipicu oleh melonjaknya kerugian penurunan nilai aset (impairment) yang mencapai lebih dari Rp7 triliun, terutama pada anak usahanya di bidang properti.
Lalu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) rugi Rp5,40 triliun. Angka ini sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan kenaikan persentase rugi mencapai lebih dari 6.000%. Penyebab utamanya adalah pencadangan konservatif dan penyesuaian nilai wajar aset properti.
Sementara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) rugi Rp3,92 triliun. Pendapatan usaha perseroan tercatat melesu seiring dengan selektivitas dalam mengambil proyek baru.
Faktor Utama Penyebab Kerugian
Guru Besar FEB UI, Prof. Telisa Aulia Falianty menilai penugasan dan jatah kue proyek infrastruktur yang diberikan pemerintah ke BUMN karya menjadi buah simalakama.
Di satu sisi, memicu kerugian dari penugasan infrastruktur fisik yang berat oleh pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, sejak era pemerintahan baru, pembangunan infrastruktur fisik berkurang yang memicu omset mereka turun.
"Jadi enggak bisa menutup kerugian dan kesulitan likuiditas sebelumnya," ujar Telisa saat dihubungi Akurat.co, Selasa (18/8/2026).
Senada, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta melihat melihat persoalaan yang dihadapi BUMN Karya saat ini bukan sekadar terlalu nyaman mengandalkan pemerintah.
Yang lebih parah adalah ketergantungan tersebut membuat struktur bisnis mereka menjadi kurang adaptif terhadap perubahan siklus belanja negara.
Selama satu dekade belakangan, ekspansi BUMN Karya sangat ditopang pembangunan infrastruktur pemerintah. Ketika mulai terjadi refocusing anggaran dan prioritas pembangunan bergeser, pipeline proyek mereka ikut menyusut.
Di sisi lain, penetrasi ke pasar swasta belum cukup kuat untuk menjadi substitusi. Pada saat yang sama, mereka sudah membawa beban utang, biaya keuangan, dan persoalan kualitas aset dari ekspansi sebelumnya.
"Jadi ketika proyek pemerintah melambat, tekanan terhadap neraca dan profitabilitas menjadi berlipat," ujar Nafan kepada Akurat.co, Selasa (18/8/2026).
Sementara Managing Partner BUMN Research Group di LM FEB UI, Dr. Toto Pranoto menilai kegagalan BUMN Karya saat ini karena dua sebab.
Pertama, bisnis komersial mereka berjalan tidak sukses. Misalnya WSKT yang saat itu ekspansif membangun jalan tol sebagai investor lantas kesulitan melakukan recycling asset.
"Padahal investasi tadi dibiayai utang, akibatnya kinerja keuangan jadi buruk," ujar Toto kepada Akurat.co, Selasa (18/8/2026).
Penyebab kedua, di era Pemerintahan Jokowi jilid kedua, pemerintah gencar membangun infrastruktur dan memerintahkan BUMN Karya sebagai operator.
"Cuma pendanaan pemerintah sering terlambat, akibatnya utang BUMN Karya semakin menumpuk, dan kemudian terjadi gagal bayar," tutur Toto.
Jika dihighlight, secara umum pemicu kerugian BUMN Karya adalah beban keuangan (tingginya bunga utang dari pinjaman masa lalu untuk mendanai proyek infrastruktur jangka panjang menggerus sebagian besar laba kotor perusahaan), impairment atau penurunan nilai aset serta penurunan pendapatan.
Langkah Penyehatan di Bawah Danantara
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), institusi yang kini memimpin pengelolaan dan penyehatan BUMN.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan rasa "frustrasinya" terhadap kompleksitas masalah keuangan di BUMN Karya.
"Selesai satu masalah, muncul masalah lain. Masuk ke sektor properti (BUMN), kondisinya memang sangat berat," ujarnya dalam sebuah forum ekonomi baru-baru ini.
Danantara dan BP BUMN pun menyiapkan sejumlah langkah penyehatan. Pertama, restrukturisasi utang komprehensif dengan menegosiasikan kembali kewajiban dengan perbankan (Himbara) dan pemegang obligasi.
Kedua, sinergi dan merger dimana beberapa BUMN Karya akan digabung untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien dan menghilangkan persaingan antar-perusahaan pelat merah.
Terakhir, divestasi aset atau menjual aset-aset non-inti atau proyek jalan tol yang sudah selesai untuk memperbaiki arus kas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









