​Perjuangkan Nasib PH Kecil di DPR, Produser Girry Pratama Tuntut Keadilan Layar Bioskop

​AKURAT.CO, Ekosistem perfilman Tanah Air rupanya masih menyisakan rapor merah bagi para pelaku industri, khususnya rumah produksi (PH) independen.

Ketimpangan akses layar bioskop dan karut-marutnya sistem distribusi film menjadi isu hangat yang akhirnya dibawa ke meja parlemen.

​Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama para pelaku industri perfilman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan krusial ini membedah berbagai persoalan pelik, mulai dari monopoli ruang tayang bagi PH raksasa hingga minimnya dukungan pemerintah terhadap sineas muda.

Baca Juga: 1.300 Sineas Dunia Memboikot Film Israel, Tuduh Terlibat Genosida Palestina

Hadir sebagai perwakilan sineas, produser film Kain Kafan Hitam, Girry Pratama, menyuarakan kritik keras. Dia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil agar PH kecil tidak mati suri di rumah sendiri.

​Bagi Girry, ruang dengar pendapat ini menjadi angin segar sekaligus secercah harapan bagi masa depan perfilman nasional.

​“Rapat kemarin membuka peluang baru untuk ekosistem perfilman yang lebih baik. Dengan adanya dukungan pemerintah, pemain-pemain baru akan lebih berani mengembangkan ide kreatif dalam pembuatan film ke depan,” ujar Girry Pratama saat ditemui pasca-rapat.

​Girry membeberkan bahwa ketidakpastian jadwal tayang dari pihak eksibitor (bioskop) kerap kali memotong urat nadi kreativitas para kreator baru.

Banyak sineas yang akhirnya takut bereksperimen karena bayang-bayang film mereka akan ditolak pasar.

​“Namanya ide itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Kalau ada pemain baru ingin membuat film, jangan langsung dibatasi hanya karena dianggap belum punya pasar. Kalau film pertamanya belum sukses, itu bukan berarti mereka tidak bisa belajar dan berkembang,” cetusnya tegas.

Baca Juga: Jadi Produser Film, Olga Lydia Bicara Soal Realita Cinta

​Dia kemudian membagikan pengalaman pahitnya sendiri yang harus mengantre hingga hitungan tahun demi mendapatkan jatah layar. Hal ini menjadi bukti nyata betapa tidak sehatnya kompetisi di jalur distribusi saat ini.

​“Saya sudah membuat 12 film dan sekarang masih ada dua film yang belum tayang. Bagaimana PH kecil bisa membuat film baru lagi kalau film lama saja belum mendapat kepastian tayang,” keluh Girry.

​Girry mengingatkan bahwa industri seluloid bukan sekadar urusan komersial semata, melainkan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Oleh sebab itu, regulasi yang seimbang antara kepentingan bisnis bioskop dan keberlangsungan PH independen mutlak diperlukan.

​“Kami paham bioskop juga perusahaan swasta yang harus mencari keuntungan. Tapi jangan sampai hanya PH besar yang terus tumbuh, sementara PH kecil kesulitan bertahan,” tuturnya.

​Ketidakjelasan standar penilaian kelayakan terbang sebuah film di bioskop juga menjadi sorotan tajam.

Pasalnya, penundaan tayang yang berlarut-larut secara otomatis mencekik finansial internal rumah produksi.

​“Kalau film sampai tiga atau empat tahun belum tayang, kami harus tetap menanggung biaya operasional, menggaji karyawan marketing hingga tim media sosial. Kalau terus seperti ini, banyak PH kecil yang tidak mampu bertahan,” pungkas Girry.

​Melalui RDP Panja ini, para pelaku industri berharap DPR RI dan pemerintah tidak tinggal diam dan segera merumuskan kebijakan konkret demi menciptakan iklim industri perfilman yang sehat, kompetitif, serta berkeadilan.