Menpora Gandeng Jamdatun hingga BPKP Pastikan PON 2028 Berjalan Sukses dan Bersih

AKURAT.CO Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bergerak cepat mengamankan tata kelola keuangan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028, dengan membentuk tim koordinatif lintas sektoral.

Pembentukan tim tersebut dilakukan guna memetakan kesiapan pendanaan, serta menyinkronkan seluruh tahapan persiapan menuju pesta olahraga terbesar di tanah air tersebut.

Langkah taktis ini diambil untuk memastikan PON 2028 tidak hanya sukses secara prestasi di arena pertandingan, tetapi juga bersih dan akuntabel dari sisi tata kelola anggaran.

Baca Juga: PON 2028: Jakarta Jadi Penyangga Utama, Pembagian Cabor Disebar di 14 Kabupaten NTT dan NTB

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinatif ini merupakan buah kesepakatan bersama antara Kemenpora, KONI Pusat, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kita sepakat membentuk tim koordinatif. Kita akan mengundang pihak dari daerah untuk melihat seperti apa mapping-nya, sebelum nanti kami laporkan kepada pemerintah pusat, baik Pak Menko maupun Bapak Presiden, mengenai perspektif penyelenggaraan 2028 ini," kata Erick di Gedung Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjalankan titah Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. PON 2028 yang dijadwalkan bergulir pada November 2028 dipastikan mutlak tanpa pembangunan infrastruktur olahraga baru.

Kebijakan ini diambil berkaca dari pelaksanaan PON terdahulu yang kerap menyisakan venue mangkrak pasca-event.

Sebagai solusinya, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas eksisting di dua provinsi tuan rumah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, cabang olahraga yang fasilitasnya belum memadai di kedua daerah tersebut akan langsung dialihkan ke DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi langkah cepat Kemenpora yang meluncurkan kepastian ini sejak jauh hari. Menurutnya, keterlibatan Jakarta akan sangat mempermudah koordinasi penentuan cabang olahraga.

Baca Juga: PON 2028: Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Venue Baru, Hindari Bangunan 'Mangkrak' Pasca Acara

"Dengan kebijakan tidak membangun venue baru, kita pertandingkan di NTT-NTB yang memang fasilitasnya sudah siap. Yang tidak siap, kita pertandingkan di Jakarta. Terima kasih kepada Pj Gubernur Jakarta yang bersedia menjadi daerah penyangga," tutur Marciano.

Pembeda utama pada PON 2028 kali ini adalah masuknya instrumen pengawasan hukum dan audit keuangan sejak fase perencanaan, bukan lagi di akhir acara.

Jamdatun, Narendra Jatna, menegaskan kesiapan Kejaksaan Agung untuk memberikan tameng pendapat hukum (legal opinion) agar seluruh proses administrasi memiliki landasan yang kokoh.