Kredit UMKM Baru 17,8 Persen, Pemerintah Siap Kejar Target Capai 25 Persen

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan akses pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih jauh dari target yang ditetapkan, meski nilai kredit yang telah digelontorkan lembaga pembiayaan sudah menembus Rp1400 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan saat ini proporsi kredit UMKM terhadap total pembiayaan perbankan baru berada di kisaran 17,8%.

“Secara faktual, posisi hari ini meski kredit yang digelontorkan ke UMKM sudah lebih dari Rp1.400 triliun, tapi ini belum sampai pada target kredit UMKM yang ingin kita capai, yakni 25 persen dari total pembiayaan perbankan,” ujar Riza dalam paparannya dalam acara Webinar Penguatan Ekosistem Penjaminan Kredit UMKM untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Akurat.co bersama OJK, BTN dan Jamkrindo, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga: Jamkrindo Perluas Akses Kredit, 5,65 Juta UMKM Terbantu

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir rasio kredit UMKM cenderung stagnan di level 19–20% , sehingga pemerintah kini fokus mendorong percepatan agar porsi tersebut bisa naik ke 25%.

Riza menegaskan, penguatan akses pembiayaan tidak hanya menyasar sisi kuantitas, tetapi juga kualitas penyaluran kredit, terutama untuk sektor produksi.

Sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan disebut masih memiliki potensi pembiayaan yang sangat besar, namun sering dianggap berisiko tinggi oleh lembaga pembiayaan.

“Pertama secara kuantitas meningkatkan rasio kredit perbankan kepada sektor UMKM, dan yang kedua secara kualitas mendorong perluasan akses pembiayaan ke sektor produksi,” kata dia.

Pemerintah juga menyoroti peran lembaga penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrida daerah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM.

Berdasarkan roadmap pengembangan industri penjaminan 2024–2028, target portofolio penjaminan untuk UMKM dipatok mencapai 90 persen, namun berdasarkan data terakhir Otoritas Jasa Keuangan pada 2024, angka tersebut disebut belum tercapai.

Baca Juga: Jamkrindo: Akses Pembiayaan Masih Jadi Masalah Klasik UMKM

Pemerintah pun mendorong transformasi dari pendekatan parsial menuju pendekatan ekosistem usaha, termasuk legalisasi usaha, sertifikasi, digitalisasi, pelatihan, dan integrasi UMKM ke rantai pasok nasional.