KADIN Bidik UMKM Jadi Motor Pengadaan Pemerintah dan Ekspor

AKURAT.CO Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berupaya memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui penyelenggaraan Indonesian Catalogue Expo & Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026, KADIN ingin mempertemukan kebutuhan belanja pemerintah dengan kemampuan dunia usaha sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, mengatakan forum tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mempertemukan pemerintah sebagai pengguna anggaran dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.

"Acara ini membantu pemerintah mempertemukan kebutuhan belanja negara dengan kemampuan dunia usaha. Harapannya, perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi rekanan pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi terus bergerak," ujar Juan di Jakarta.

Baca Juga: Kadin Puji Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner dan Berorientasi Eksekusi

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Indonesia Procurement Forum & Expo tidak hanya ditujukan untuk membuka peluang bisnis di pasar domestik, tetapi juga menjadi sarana memperluas akses pelaku usaha ke pasar internasional.

KADIN, kata dia, telah memiliki sejumlah program kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan anggota maupun pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor.

Menurut Juan, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi UMKM adalah kesiapan mengikuti sistem pengadaan pemerintah.

Persoalannya bukan hanya pada kualitas produk, tetapi juga pemahaman terhadap mekanisme pengadaan, administrasi, hingga tata kelola bisnis yang dipersyaratkan.

Karena itu, KADIN menyiapkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar lebih siap mengikuti proses pengadaan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

"Budaya bisnis adalah fondasi utama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berharap memperoleh berbagai fasilitas, tetapi juga harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme," katanya.

Ia menambahkan, lembaga pelatihan yang dimiliki KADIN akan membekali pelaku usaha mulai dari pengelolaan bisnis, pemenuhan standar administrasi, hingga persiapan memasuki pasar ekspor.

Dengan langkah tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya mampu menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar internasional.

Selain pembinaan, KADIN juga tengah menjajaki kemungkinan pemberian fasilitas rabat atau discount bagi UMKM eksportir melalui komunikasi dengan Bank Indonesia.

Menurut Juan, skema tersebut berupa pengembalian sebagian nilai transaksi kepada pelaku usaha yang berhasil melakukan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT APEC 2026 di China, Begini kata Bos Kadin

Ia menilai insentif tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Meski demikian, skema tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan sektor perbankan sebelum dapat diterapkan.

Juan juga menilai berbagai program pembinaan UMKM yang selama ini dijalankan kementerian, BUMN, maupun lembaga lain perlu disinergikan agar manfaatnya lebih optimal.

"KADIN ingin menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai pihak sehingga seluruh program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar meningkatkan daya saing pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Kukrit Suryo Wicaksono, menegaskan bahwa profesionalisme dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di tengah masih ditemukannya kasus korupsi dalam proyek-proyek pemerintah daerah.

Menurut Kukrit, KADIN terus mendorong anggotanya untuk menjaga kualitas produk, meningkatkan profesionalisme, dan menjalankan usaha secara berintegritas agar mampu bersaing secara sehat dalam sistem pengadaan nasional.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Procurement Forum & Expo yang tahun ini memasuki tahun keempat, KADIN juga memberikan ruang bagi pelaku usaha daerah untuk memamerkan produk unggulan mereka kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN sebagai pengguna anggaran.

"Belanja pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.000 triliun per tahun harus bisa dinikmati secara merata oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Jangan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM," kata Kukrit.

Ia menjelaskan forum tersebut tidak menetapkan target nilai transaksi karena fokus utamanya adalah mempertemukan pengguna anggaran dengan penyedia barang dan jasa melalui forum bisnis. Dari pertemuan tersebut diharapkan lahir berbagai kerja sama yang akan terealisasi pada siklus pengadaan berikutnya.

Menurut Kukrit, belanja pemerintah semestinya tidak hanya menjadi instrumen pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pengungkit pemerataan ekonomi nasional.

Oleh karena itu dirinya berharap semakin banyak UMKM dari berbagai daerah yang mampu menembus pasar pengadaan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.