Petani Bantah Keraguan Feri Amsari soal Swasembada Pangan Era Prabowo Subianto

AKURAT.CO Isu swasembada pangan kembali menjadi sorotan publik setelah akademisi Feri Amsari mempertanyakan klaim keberhasilan pemerintah dalam menghentikan impor beras.

Pernyataan tersebut memicu respons luas di media sosial, terutama dari warganet dan kalangan petani yang merasa kondisi di lapangan justru menunjukkan tren sebaliknya.

Banyak komentar publik menilai keraguan tersebut tidak sejalan dengan data produksi maupun pengalaman langsung petani selama beberapa tahun terakhir.

Perdebatan ini mengemuka di tengah meningkatnya perhatian terhadap kebijakan pangan nasional pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Sejumlah akun media sosial bahkan menampilkan data produksi padi serta testimoni petani untuk membantah narasi yang menyebut swasembada beras tidak realistis.

Di sisi lain, pemerintah juga terus menekankan bahwa peningkatan produksi, kebijakan harga gabah, serta dukungan kepada petani menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Data Produksi dan Luas Panen Jadi Sorotan

Perdebatan bermula ketika Feri Amsari meragukan klaim pemerintah terkait swasembada pangan serta penghentian impor beras. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh sejumlah warganet yang menilai data resmi menunjukkan tren berbeda.

Akun TikTok @izin_berpendapat menegaskan bahwa capaian swasembada beras telah dimulai lebih awal dari yang dipersoalkan dalam kritik tersebut.

“Bukan 2026 kita swasembada pangan itu mulai tahun 2025, jadi tolonglah kalau mau cari data atau kalau mau bohong yang lebih rapih sedikit gitu ya,” ujar akun Tiktok @izin_berpendapat.

Selain itu, data produksi juga disebut menunjukkan peningkatan luas panen padi nasional. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa produksi beras domestik mengalami pertumbuhan.

“Luas panen padi kita pada tahun 2024 itu 10,05 juta hektar. Di 2025 ketika kita swasembada beras itu angkanya naik 12,69 persen jadi 11,32 juta hektar,” kata @izin_berpendapat.

Harga Gabah dan Testimoni Petani

Sejumlah warganet juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait harga pembelian gabah dari petani sebagai faktor pendorong meningkatnya produksi. Kebijakan harga Rp6.500 per kilogram disebut mampu meningkatkan motivasi petani untuk memperluas produksi.

“Program utama untuk swasembada beras itu membeli mahal gabah dari petani. Efeknya petani lebih termotivasi, produksinya naik, dan petani juga lebih sejahtera,” lanjut akun tersebut.

Menurut akun tersebut, kebijakan penghentian impor beras bahkan berdampak pada pasar global dan mendapat perhatian dari lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization.

“FAO mengakui swasembada beras Indonesia. Gara-gara Indonesia stop impor itu harga beras dunia turun sebesar 44 persen,” ujar @izin_berpendapat.

Di kolom komentar, sejumlah petani juga membagikan pengalaman mereka mengenai perubahan kondisi ekonomi di sektor pertanian.

“Aku petani muda ucapkan terima kasih BPK Presiden Prabowo, 3 bulan lagi panen,” ujar Rohman Abdi Minah.

“Sebelum Presiden Prabowo, saya jual gabah kering 570 ribu–580 ribu per kuintal, sekarang tiap panen minimal 700 ribu per kuintal, harga pupuk juga makin murah,” ungkap akun salep888.

“Saya petani bro, sekarang petani lebih diperhatikan pemerintah bro, pupuk turun harga jual gabah naik,” komentar Rohman Ardianto.

“Saya percaya pemerintahan kita swasembada beras, karena di lapangan panen terus berhasil dan melimpah di kampung saya, harga gabah pun meningkat dari tahun sebelumnya, pupuk subsidi pun gampang didapat,” kata Made Darmawan.