Piala Dunia 2026: Buntut Spanduk Malvinas, Pemerintah Inggris Desak FIFA Hukum Pemain Argentina

AKURAT.CO Kemenangan 2-1 Argentina atas Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 berbuntut panjang.
Pemerintah Inggris secara resmi mendukung desakan agar FIFA melakukan investigasi menyeluruh terhadap skuad Albiceleste terkait aksi provokatif pembentangan spanduk klaim wilayah Kepulauan Falklands atau yang juga disebut Pulau Malvinas.
Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street menegaskan sikap mereka menyusul pernyataan Menteri Bisnis, Peter Kyle, yang mengutuk keras tindakan sang juara bertahan.
Kasus ini berpotensi mengguncang persiapan Argentina jelang laga final kontra Spanyol pada hari Minggu nanti.
Aksi para penggawa Argentina pasca-laga dinilai telah mencederai sportivitas dan melanggar aturan ketat turnamen terkait pesan bermuatan politik.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Downing Street melempar pernyataan mendalam.
"Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falklands pastinya adalah milik kami. Komitmen kami terhadap Falklands tidak akan pernah goyang," kata juru bicara resmi Pemerintah Inggris dikutip The Guardian.
Pihak Downing Street menambahkan bahwa meskipun keputusan sanksi sepenuhnya berada di tangan FIFA, mereka sepakat bahwa tindakan skuad Argentina merupakan bentuk pelanggaran nyata.
Bahkan, desakan lebih ekstrem datang dari Pemimpin Partai Demokrat Liberal, Ed Davey, yang menuntut FIFA untuk langsung menskors para pemain Argentina yang terlibat agar tidak bisa tampil di laga final.
Pasal 34.3 dalam regulasi Piala Dunia melarang keras segala bentuk tampilan pesan atau slogan politik oleh pemain, baik sebelum, selama, maupun sesudah pertandingan.
Kasus ini bukan yang pertama bagi Argentina, pada tahun 2014 silam, mereka pernah dijatuhi sanksi denda oleh FIFA setelah membentangkan spanduk serupa dalam laga persahabatan kontra Slovenia.
Thomas Tuchel Pasang Badan, Tegaskan Tak Menyesal Atas Kekalahan Inggris
Kekalahan dramatis ini langsung menghadirkan gelombang kritik tajam terhadap taktik yang diterapkan oleh pelatih Inggris, Thomas Tuchel.
Eks juru taktik Bayern Munchen itu dikritik karena membuat permainan The Three Lions menjadi terlalu pasif setelah sempat unggul terlebih dahulu.
Menanggapi hujan kritik tersebut, Thomas Tuchel memilih pasang badan dan bertanggung jawab penuh, meski ia menolak narasi adanya "kutukan" bagi timnas Inggris.
"Saya tidak terlalu percaya pada takhayul :kutukan Inggris" atau sejenisnya. Kegagalan ini terjadi di momen, pelatih, pemain, dan situasi yang berbeda-beda," jelas Tuchel.
Ia mengakui anak asuhnya kehilangan momentum akibat kurang aktif dalam mengalirkan bola.
Namun, ia menegaskan sama sekali tidak menyesali keputusan taktis yang telah diambilnya di pinggir lapangan.
"Yang merugikan kami hari ini adalah kami tidak cukup aktif dalam struktur permainan apa pun. Beginilah cara saya menganalisis laga dan saya bertanggung jawab penuh. Untuk saat ini, tidak ada penyesalan," kata Tuchel.
Dengan hasil ini, Inggris harus puas bertarung di perebutan tempat ketiga melawan Prancis, sementara Argentina melenggang ke partai puncak melawan Spanyol di bawah bayang-bayang ancaman sanksi FIFA.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








