Dewan Dorong Diskresi Kemenpan RB Terkait Nasib Ribuan THL Kota Tangerang yang Gagal PPPK

AKURAT.CO Ribuan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 1.786 THL yang tidak berhasil lolos seleksi mengirimkan ratusan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan aspirasi mereka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Selasa (7/1/2025).

Dari total 5.186 formasi yang disiapkan, hanya 3.455 peserta yang lulus seleksi administrasi. Namun, setelah proses tes PPPK, hanya 1.669 peserta yang dinyatakan lulus, sementara 1.786 orang lainnya gagal memenuhi syarat.

Kedatangan para pegawai non-PNS itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, bersama Wakil Ketua DPRD, Andri Permana dan Turidi Susanto.

Baca Juga: KETAHUI 6 Daerah yang Berpotensi Terdampak Megathrust Selat Sunda, Ancaman Gempa dan Tsunami Hingga 20 Meter

Setelah diskusi awal, para perwakilan diarahkan menuju area Plaza Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang untuk menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang menimpa ribuan THL tersebut.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang selama ini berkontribusi besar dalam pelayanan publik.

"Semoga ASN di Pemkot Tangerang bisa turut bersimpati karena THL adalah rekan kerja mereka. THL adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, dan tanpa mereka, kualitas pelayanan publik akan menurun," ujar Andri.

Ia menambahkan bahwa pegawai teknis, seperti petugas pemadam kebakaran, kebersihan, dan dinas perhubungan, banyak diisi oleh THL.

"Bayangkan jika petugas-petugas vital ini tidak ada. Kota akan kehilangan banyak hal dalam hal pelayanan," tegasnya.

Baca Juga: Kapal Pesiar Asal Prancis Singgah di Nias Selatan, Pariwisata Lokal Kian Mendunia!

DPRD Kota Tangerang akan segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mencari solusi.

Andri menyebut pihaknya akan mendorong agar diskresi dapat diberikan sehingga kebijakan yang lebih fleksibel dapat diambil demi menyelamatkan nasib para THL.

"Kota ini punya anggaran yang cukup untuk membiayai pengangkatan THL menjadi PPPK. Sekarang tinggal menunggu kemauan politik untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Dengan dukungan DPRD dan elemen masyarakat yang terus berkembang, perjuangan ribuan THL Kota Tangerang diharapkan segera membuahkan hasil.