Pemda Harus Sinkronkan RPJMD dengan RPJMN untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

AKURAT.CO Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan nasional dan daerah berjalan seiring demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam setiap perencanaan pembangunan.

"Kolaborasi pusat dan daerah harus mampu menghasilkan outcome pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan nyata dalam lima tahun ke depan," ujarnya, Minggu (4/5/2025).

Yusharto secara khusus menyoroti perlunya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepulauan Riau (Kepri) 2025–2029.

Saat ini, indeks inovasi Kepri tercatat 50,33 persen dan ditargetkan menembus kategori sangat inovatif dengan skor di atas 60 persen pada akhir 2029.

Tak hanya soal inovasi, Yusharto juga mengapresiasi berbagai capaian positif Kepri, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Berdasarkan data terbaru:

Baca Juga: Didukung Prabowo, RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan di DPR

- Persentase penduduk miskin Kepri tercatat 4,78 persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional (8,57 persen).

- Prevalensi stunting Kepri juga turun menjadi 16,8 persen, di bawah rata-rata nasional (21,5 persen).

"Keberhasilan ini perlu terus dijaga dan bahkan dijadikan contoh bagi daerah lain," ucap Yusharto.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi, yakni 6,39 persen, melebihi rata-rata nasional (4,91 persen).

Kondisi ini menjadikan Kepri salah satu dari lima provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia.

"Ini tantangan utama yang harus segera direspons, khususnya dengan memperluas kesempatan kerja di sektor unggulan dan ekonomi kreatif," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan. Forum ini dinilai vital untuk:

- Menyepakati isu-isu prioritas pembangunan.
- Mengidentifikasi tantangan jangka menengah.
- Menyusun strategi penyelesaian secara kolaboratif.

"Musrenbang harus menjadi motor penggerak perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat," tandasnya.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan pembangunan di daerah mampu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Subang Jadi Tuan Rumah Konferensi Bilateral Energi Terbarukan, 50 Raksasa Industri Tiongkok Siap Investasi