DPRD Jakarta Janji Bakal Evaluasi Tunjangan Perumahan dan Terbuka Soal Keuangan Dharma Jaya

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, mengatakan pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. Hal ini sesuai dengan tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI). 

"Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Baco, dikutip Jumat (5/9/2025). 

Dia pun mengapresiasi atas penyampaian aspirasi dan kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Baca Juga: Pramono Anung Diminta Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI

"Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat," imbuhnya. 

Sementara terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, dia juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.

"Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," jelasnya.

Dia juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan, yang ada di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta mahasiswa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif, untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol," ungkapnya.

Baca Juga: Tunjangan Perumahan DPRD Jakarta Tak Ada Urgensi, Pengamat: Mereka Kan Tinggal di Jakarta

Sebelumnya, empat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI), yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Dalam pertemuan itu AMPSI menyoroti dua isu utama, yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. "Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat," kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9/2025).

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. 

Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

"DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas," ujar Ikhsan.