Jakarta Dinobatkan Jadi Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik, Program MBG Jadi Unggulan

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menorehkan prestasi di panggung nasional. Pada Indonesia's SDGs Action Awards 2025, Jakarta dinobatkan sebagai Terbaik Pertama untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam ajang yang menakar konsistensi daerah mempercepat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) itu, Jakarta unggul atas Sulawesi Selatan di posisi kedua dan DI Yogyakarta di peringkat ketiga. 

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengatakan kebijakan Jakarta selaras dengan garis besar prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Baca Juga: Jalan Alternatif Jakarta Hari Ini untuk Hindari Demo 20 November 2025, Catat Titik Macetnya!

Dari semua program yang digulirkan, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ujung tombak. Program itu memastikan anak sekolah, balita, santri, hingga ibu hamil dan menyusui mendapatkan asupan gizi yang layak dan berkelanjutan.

"Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan berpadu selaras dengan prinsip SDGs," kata Rano, dikutip Kamis (20/11/2025). 

Untuk mengawal agenda besar ini, Pemprov Jakarta menggerakkan Tim Koordinasi SDGs yang dipimpin langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung, dengan melibatkan Bappeda, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat hingga jaringan filantropi.

Hingga 2024, Jakarta telah memenuhi 77 dari 118 indikator SDGs. Salah satu kontribusi terbesarnya datang dari kebijakan pangan bersubsidi, sebuah penyangga bagi kelompok rentan yang menurut Susenas BPS 2024 masih membelanjakan 30-45 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan.

Berpijak pada Pergub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pangan Murah Bersubsidi, Pemprov menjaga harga paket pangan esensial tetap di kisaran Rp126.000 sejak 2017 hingga 2025. Harga itu sekitar 40–50 persen lebih murah dibandingkan pasar. 

Baca Juga: Pemprov Jakarta Pastikan KJP Plus Siswa Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Tidak Dicabut

"Program ini juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk menekan angka stunting dan malnutrisi," ujarnya.

Pada tahun 2025, jumlah penerima pangan bersubsidi mencapai 992.497 orang. Kelompok penerima terbesar adalah peserta KJP Plus (671.573 orang), disusul lansia (154.175 orang).

Sembilan kategori penerima lain mencakup penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, penghuni rusun, guru non-PNS, hingga kader PKK. Data penerima dikelola bersama DKPKP dan Bank Jakarta.

Program pangan bersubsidi ini terhubung erat dengan program MBG, membangun ekosistem perlindungan gizi yang menyentuh ruang kelas hingga meja makan keluarga.

"Penghargaan ini bukan akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjadikan SDGs sebagai peta jalan pembangunan Jakarta," tuturnya.