Pemerintah Dorong PLBN Papua Jadi Pusat Ekonomi Perbatasan

AKURAT.CO Pemerintah pusat menegaskan komitmennya mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, termasuk di Papua, agar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh berhenti sebagai simbol kedaulatan semata, tetapi harus mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Arahan Bapak Presiden jelas, pembangunan PLBN harus disertai skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (4/2/2026).

Ribka menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah, khususnya di wilayah perbatasan Papua.

Presiden juga telah menugaskan tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun wilayah perbatasan lainnya.

Ia menilai kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil daerah, terutama Papua sebagai wilayah otonomi khusus.

Baca Juga: Kematian Siswa SD di Ngada NTT Jadi Alarm Keras Negara soal Pendidikan dan Kemiskinan

“Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, didukung oleh regulasi yang kuat dan berpihak pada daerah,” katanya.

Menurut Ribka, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara yang harus dikelola secara optimal.

Karena itu, sinergi lintas lembaga diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret, sekaligus memberi ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi kawasan perbatasan.

Usai pertemuan tersebut, rombongan dijadwalkan meninjau langsung kawasan perbatasan guna melihat kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.

Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, beserta jajaran anggota Komisi II DPR RI.

Hadir pula Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.