Akurat
Pemprov Sumsel

KDM Klarifikasi Isu Pinjaman Rp2 Triliun ke BJB: Masih Wacana, Pemprov Jabar Tunggu Dana DBH

Saeful Anwar | 9 Maret 2026, 19:54 WIB
KDM Klarifikasi Isu Pinjaman Rp2 Triliun ke BJB: Masih Wacana, Pemprov Jabar Tunggu Dana DBH
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM.

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, memberikan klarifikasi terkait isu rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB senilai Rp2 triliun.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dedi meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait rencana tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pinjaman Rp2 triliun masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah.

“Ramai terus-menerus pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemprov Jabar ke BJB senilai Rp2 triliun. Saya katakan bahwa itu baru rencana yang bersifat wacana,” kata Dedi dalam unggahannya, Minggu (8/3/2026).

Dedi menjelaskan tim anggaran pemerintah daerah masih melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai opsi pembiayaan.

Menurutnya, pinjaman bukan menjadi langkah utama yang akan diambil dalam waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga tengah mencari alternatif pembiayaan lain yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan bunga pinjaman.

Salah satu langkah yang sedang ditempuh adalah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar tagihan pemerintah provinsi yang tertunda selama dua tahun terakhir dapat segera dibayarkan.

Baca Juga: Meski Target di All England Tak Tercapai, PBSI Soroti Perkembangan Mental Pemain Muda

Dana tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari pemerintah pusat.

Menurut Dedi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pencairan dana tersebut sebenarnya sudah terbit, sehingga diharapkan proses pembayaran dapat segera dilakukan.

“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan Pemprov Jabar dua tahun lalu bisa dibayarkan, karena PMK-nya sudah keluar. Kalau dibayar oleh Menteri Keuangan, maka kami tidak perlu meminjam,” ujarnya.

Dedi juga memastikan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih dalam keadaan sehat. Ia menyebut hingga saat ini Pemprov Jabar tidak memiliki utang kepada Bank BJB.

Karena itu, ia meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak perlu khawatir terhadap isu yang berkembang.

“Untuk itu santai saja pada semua pihak, karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB,” tegasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.