Tingkatkan Keamanan, Pemprov Jakarta Bakal Integrasikan BPBD-Damkar hingga Bangun Mako Satpol PP

AKURAT.CO Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mendorong penguatan koordinasi lintas dinas serta pembangunan markas komando (mako) Satpol PP, guna meningkatkan respons penanganan darurat di Jakarta.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi seperti BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), agar armada selalu siaga dan mampu bergerak cepat saat dibutuhkan.

"Kita bisa kolaborasi misalnya BPBD dengan Damkar. Jadi armada selalu siap dan bisa bergerak cepat saat dibutuhkan," kata Rano, saat meninjau Kantor Satpol PP di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Eks Kadis LH Jakarta Jadi Tersangka Longsor Bantargebang, Pemprov Sudah Beri Keterangan

Dia juga menegaskan kebutuhan pembangunan mako Satpol PP sebagai pusat kendali terpadu. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk mengintegrasikan pemantauan, termasuk Command Center, seiring ambisi Jakarta menjadi kota global.

"Mako ini diperlukan. Lahannya sudah ada dan akan menjadi prioritas. Kita ingin semua pemantauan terpusat, termasuk Command Center, apalagi Jakarta sekarang sedang menuju kota global," ujarnya.

Meski sebelumnya proyek tersebut telah dianggarkan, dia mengakui realisasinya sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran. Namun, saat ini pemerintah kembali mengkaji kelanjutan pembangunan tersebut.

"Sebetulnya sudah dianggarkan, lahannya juga sudah ada. Tapi terpaksa ditunda karena efisiensi. Sekarang kami kaji lagi," katanya.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Perlu Antisipasi Dampak El Nino terhadap Ketahanan Pangan

Dia menilai keberadaan pusat komando menjadi krusial mengingat besarnya jumlah personel, armada, serta sistem pemantauan CCTV yang dimiliki Satpol PP.

Selain itu, Rano juga menyoroti keterbatasan fasilitas penunjang bagi dinas dengan armada besar, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dia menilai, kebutuhan depo atau tempat penyimpanan armada harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Dinas yang punya armada besar seperti LH juga perlu depo. Kita tidak punya tempat yang cukup untuk menampung truk dan peralatan Satpol PP juga sama armadanya banyak," pungkasnya.