Capai 122 Ribu Jiwa, Kementerian HAM Bakal Gelar Pertemuan Lintas Sektor Atasi Pengungsi Papua

AKURAT.CO Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat jumlah warga Papua yang mengungsi akibat konflik bersenjata dan operasi keamanan kini telah menembus angka 122 ribu orang.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengakui masalah pengungsian ini menjadi salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi pemerintah di Bumi Cendrawasih.

Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian HAM dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk menyusun langkah penanganan terpadu, demi memastikan hak-hak dasar para pengungsi tetap terpenuhi.

“Ada banyak pengungsi di sana dan Kementerian HAM dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya lumayan besar,” kata Mugiyanto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Mugiyanto menegaskan, data internal yang masuk ke kementeriannya mengonfirmasi angka pengungsian berada di kisaran 122 ribu jiwa.

Melalui sinergi lintas sektoral, pemerintah berkomitmen untuk hadir langsung di lapangan demi mengurai masalah kemanusiaan ini secara komprehensif.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) dan HAM TNI, Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf, menegaskan bahwa TNI berkomitmen penuh untuk menjaga hak-hak dasar warga Papua sekaligus mendukung akselerasi kesejahteraan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Indonesia dan India Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina

Farid memastikan bahwa setiap prajurit yang dideploy ke Papua telah dibekali dengan pemahaman aturan hukum dan HAM yang ketat sebagai pedoman baku pelaksanaan tugas di lapangan.

“Kami berkomitmen untuk menjaga hak dasar dari seluruh warga Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua. Tentunya dalam pelaksanaan tugas TNI di wilayah tersebut, kita selalu bekali dengan aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas,” ujar Farid.

Ia menambahkan, kehadiran TNI di Papua bukan sekadar urusan stabilitas keamanan, melainkan juga bagian dari pilar pendukung pembangunan nasional, termasuk dalam penyaluran bantuan logistik, pemulihan ekonomi, dan program kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Farid mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua untuk aktif bekerja sama dengan aparat keamanan.

Jika terjadi tindak kekerasan atau gangguan keamanan sekecil apa pun, warga diimbau segera melapor agar dapat dikoordinasikan secara cepat dan tepat.

“Harapan kami kepada seluruh warga di Papua untuk selalu mendukung pelaksanaan tugas dan bisa bekerja sama bilamana terjadi kekerasan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Saya meminta agar tetap berkoordinasi dengan kami untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan wilayah Papua,” jelasnya.

Farid juga menggarisbawahi pentingnya soliditas antara TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat di Papua.

Ia pun mengingatkan publik agar bijak dalam menyaring informasi dan mewaspadai penyebaran berita bohong (hoaks) yang sengaja digulirkan untuk memecah belah bangsa.

“Kita berharap sinergisitas antara TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait dapat berjalan baik. Saling bekerja sama, khususnya dalam memvalidasi data informasi, jangan sampai ada disinformasi yang mendadak viral dan justru merusak rasa persatuan kita,” pungkas Farid.

Baca Juga: Pensiun dari Timnas