Data Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Utama Pemprov Jakarta Susun Kebijakan

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan.

Menurut dia, data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi referensi paling penting untuk memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan pendekatan teknokratis.

"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan," kata Pramono, saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).

Baca Juga: Gelar Sensus Ekonomi 2026, BPS Fokus Data Pelaku Usaha hingga Rumah Tangga

Dia mengatakan, data statistik tidak hanya digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pembahasan berbagai program strategis, termasuk penyaluran bantuan sosial yang hingga kini masih menjadi pembahasan di lingkungan Pemprov Jakarta.

"Termasuk data-data yang kadang memusingkan, yang berkaitan untuk bansos. Perdebatannya masih panjang di Balai Kota terkait desil," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyoroti hasil survei BPS yang menunjukkan penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, jumlah RW kumuh berkurang dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.

Seluruh data yang dihasilkan BPS harus disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan. Menurutnya, kondisi riil di lapangan harus diungkap apa adanya tanpa ditutupi.

Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 untuk Apa? Ini Tujuan, Manfaat, dan Alasan Mengapa Masyarakat Perlu Berpartisipasi

"Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin gitu," ucapnya.

Selain itu, dia juga menyinggung masih adanya masyarakat yang tidak memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat pendataan berlangsung. Karena itu, Pramono mengingatkan pentingnya kejujuran agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

"Biasanya orang kita ini kalau kaya ngaku miskin. Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi membangun Jakarta," tandasnya.