BKSAP DPR Kutuk Pengeboman Militer Myanmar, Pemerintah RI Harus Beri Dukungan

AKURAT.CO Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus melakukan pengeboman terhadap warga sipil, terutama pasca gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter yang melanda negara tersebut.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.

"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3/2025).

Baca Juga: Prabowo Siap Beri Bantuan untuk Myanmar dan Thailand Pasca Dilanda Gempa Dahsyat

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter terjadi pada kedalaman 10 km di dekat Mandalay, Myanmar. Gempa ini menyebabkan lebih dari 1.600 orang tewas dan 3.400 lainnya luka-luka.

Guncangan gempa bahkan dirasakan hingga Bangkok, Thailand, menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, hanya tiga jam setelah gempa terjadi, junta militer Myanmar tetap melanjutkan serangan udara yang menewaskan tujuh orang.

Sebelumnya serangan udara di Desa Letpanhla, Mandalay, juga telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai puluhan lainnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini, juga menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar.

Menurutnya, aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

Baca Juga: Globalisasi, Rezim Militer hingga Kejatuhan Ekonomi, Belajar dari Kasus Myanmar

"Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, BKSAP DPR RI juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Myanmar. Menurutnya, akses terhadap bantuan medis, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan, serta memastikan distribusinya berjalan tanpa hambatan.

"Kami mendorong pemerintah Indonesia, ASEAN, dan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh dalam pemulihan Myanmar pasca gempa, sekaligus terus menekan junta agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil," tutup Irine.