Demo Nepal 2025 Memanas: Kronologi Pemicu, Jumlah Korban, dan Daftar Tuntutan

AKURAT.CO Ketegangan di Nepal meningkat tajam seiring gelombang protes besar yang dipimpin oleh Generasi Z.

​​Demonstrasi ini mulanya dipicu oleh larangan media sosial, kini telah berkembang menjadi gerakan massal yang menyuarakan keresahan terhadap korupsi pemerintah, nepotisme, dan minimnya peluang ekonomi​.

​Situasi di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain semakin memanas, menyebabkan Perdana Menteri mengundurkan diri dan menewaskan banyak korban.

Kronologi dan Pemicu Demo Nepal

​Protes di Nepal mulai berkobar pada 8 September 2025, khususnya di Kathmandu dan kota-kota besar lainnya seperti Pokhara, Butwal, dan Birgunj. ​

Awalnya, gelombang demonstrasi ini dipicu oleh keputusan pemerintah Nepal yang memblokir akses ke 26 platform media sosial utama termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.

​Pemerintah beralasan bahwa larangan tersebut diperlukan untuk menindak berita palsu, ujaran kebencian, dan kejahatan siber yang dilakukan oleh pengguna akun palsu serta karena perusahaan-perusahaan media sosial tersebut tidak mendaftar sesuai peraturan baru.

​Larangan ini memicu kemarahan masyarakat luas, terutama di kalangan pemuda Nepal yang merasa bahwa pemerintah berupaya membungkam kritik terhadap praktik korupsi. ​

Meskipun larangan media sosial dicabut pada Senin (8/9/2025), kemarahan publik tidak mereda, dan protes terus meluas menjadi gerakan yang lebih besar.

Korban Demo Nepal

​Protes yang berlangsung pada 8 September 2025, berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu.

​Pasukan keamanan menggunakan peluru tajam, meriam air, dan gas air mata terhadap ribuan pengunjuk rasa muda, banyak di antaranya masih mengenakan seragam sekolah atau kuliah.

​Setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan, pada Senin (8/9/2025).

​Sumber lain menyebutkan 22 orang tewas, dengan 17 di Kathmandu dan dua lainnya di Itahari, serta hampir 200 orang terluka.

​Lebih dari 400 orang, termasuk personel keamanan, dirawat di rumah sakit akibat cedera.

​Protes berlanjut meskipun ada jam malam yang diberlakukan di beberapa bagian Kathmandu. ​

Pada 9 September 2025, para pengunjuk rasa bahkan membakar gedung parlemen federal di Kathmandu, serta rumah Perdana Menteri yang akan lengser dan properti politisi lainnya.

​Bandara internasional Kathmandu juga ditutup akibat kekerasan yang mengganggu operasional.

​Organisasi internasional mengutuk keras tindakan keras mematikan oleh polisi dan menyerukan penyelidikan independen. ​

Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan terkejut dengan kematian para pengunjuk rasa dan mendesak penyelidikan yang transparan.

Amnesty International juga menegaskan bahwa penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa yang tidak menimbulkan ancaman kematian atau cedera serius adalah pelanggaran berat hukum internasional.

Tuntutan Para Pengunjuk Rasa Demo di Nepal

​Kelompok pengunjuk rasa Gen Z telah mengajukan serangkaian tuntutan yang lebih terarah pada perubahan politik fundamental yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Ram Chandra Paudel dan petinggi militer pada 10 September 2025. ​

Tuntutan ini mencerminkan frustrasi generasi muda terhadap korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah.

Berikut adalah tuntutan utama mereka:

1. Penangkapan dan Pengadilan Pejabat Tinggi

​Para demonstran menuntut penangkapan dan pengadilan segera terhadap mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli, Menteri Dalam Negeri, dan semua pihak yang dianggap terlibat dalam pembunuhan massal demonstran.

2. Amandemen Konstitusi untuk Pembatasan Jabatan Perdana Menteri

​Mereka menyerukan perubahan pasal konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode. ​Tuntutan ini bertujuan untuk mencegah dominasi elite politik dalam jangka panjang dan mengurangi nepotisme.

3. Pembersihan Nepotisme dan Politik Patronase

​Demonstran menuntut pemecatan segera pejabat yang diangkat hanya karena alasan politik dan reformasi besar-besaran pada lembaga konstitusional, termasuk Komisi Antikorupsi (CIAA) dan peradilan. ​Mereka menginginkan penunjukan berdasarkan meritokrasi.

4. Pembentukan Pemerintahan Sementara Independen

​Untuk memimpin masa transisi, kelompok muda mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara. ​Karki dikenal luas sebagai sosok independen dan tidak menoleransi korupsi.

5. Akuntabilitas dan Reformasi

​Secara umum, para pengunjuk rasa menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan reformasi dalam pemerintahan untuk menciptakan sistem di mana keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum ditegakkan, bukan favoritisme dan korupsi.