Malaysia dan AS Fasilitasi Gencatan Senjata Thailand–Kamboja di KTT ASEAN

AKURAT.CO Malaysia bersama Amerika Serikat berencana memfasilitasi penandatanganan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, Selasa (14/10).

Mohamad berharap bahwa kesepakatan damai tersebut — yang disebut “Kuala Lumpur Accord” — akan ditandatangani pada KTT ASEAN yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 26–28 Oktober mendatang. Ia menyebut bahwa deklarasi ini diharapkan menjadi langkah penting untuk mewujudkan perdamaian dan gencatan senjata yang lestari.

Menurut laporan Reuters, AS mendukung upaya ini dan telah menyetujui agar Malaysia bersama AS memfasilitasi proses perdamaian.

Mohamad juga menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump akan hadir pada 26 Oktober dan “menantikan” penandatanganan perjanjian tersebut.

Latar Belakang Konflik

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja memuncak pada Juli setelah perbatasan yang belum jelas sepanjang 817 kilometer memicu bentrokan bersenjata. Konflik lima hari ini merupakan bentrokan paling fatal antara kedua negara dalam lebih dari satu dekade. Setidaknya 48 orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Pada Juli lalu, pembicaraan gencatan senjata pernah dimediasi di Malaysia, dengan Malaysia sebagai tuan rumah dan pihak luar (termasuk AS dan China) juga terlibat dalam usaha diplomasi.

Tantangan Penandatanganan dan Harapan ke Depan

Meski sudah ada gencatan senjata sementara, implementasi deklarasi tetap menghadapi rintangan. Mohamad menegaskan bahwa gencatan senjata tidak sekadar menghentikan tembakan, tetapi juga menuntut penghapusan ranjau dan senjata berat dari zona sengketa.

Sebelumnya, AS juga menyatakan dukungannya kepada Malaysia sebagai mediator dalam konflik ini. Sekretaris Negara AS Marco Rubio, dalam panggilan telepon dengan Mohamad Hasan, mengapresiasi peran Malaysia dalam meredam ketegangan antara Thailand dan Kamboja.

Namun, proses diplomasi tidak mudah. Menurut laporan media, Trump dikabarkan telah meminta agar penandatanganan berlangsung secara seremonial saat KTT ASEAN, dan bahkan menginginkan agar pejabat Tiongkok tidak hadir dalam acara itu