MA Thailand Wajibkan Thaksin Bayar Pajak Rp 9 Triliun Terkait Penjualan Shin Corp

AKURAT.CO Mahkamah Agung Thailand kembali menyeret nama mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ke dalam sorotan publik. Lembaga peradilan tertinggi itu memutuskan bahwa Thaksin wajib melunasi tunggakan pajak dalam kasus penjualan perusahaan telekomunikasi Shin Corp—tagihan yang nilainya mencapai 17,6 miliar Baht atau sekitar Rp 9 triliun.

Putusan ini menandai babak baru dalam rangkaian panjang perkara hukum yang membayangi Thaksin, tokoh politik berpengaruh yang kini berusia 76 tahun dan sedang menjalani masa hukuman penjara di Bangkok atas kasus korupsi. Thaksin sebelumnya menghabiskan lebih dari satu dekade dalam pengasingan setelah digulingkan lewat kudeta militer pada 2006.

Putusan MA Batalkan Keputusan Pengadilan Banding

Dalam pernyataannya, juru bicara Mahkamah Agung Thailand, Suriyan Hongvilai, menjelaskan bahwa lembaganya telah membatalkan putusan pengadilan banding terkait sengketa pajak tersebut. Dengan pembatalan itu, Thaksin wajib memenuhi perintah Departemen Pajak untuk membayar seluruh kewajibannya.

Namun, Suriyan tidak merinci berapa besar pajak dan denda yang harus dibayar ataupun alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tersebut. Meski begitu, sejumlah media lokal melaporkan bahwa total kewajiban Thaksin mencapai 17,6 miliar Baht, termasuk denda dan bunga.

Kontroversi Pajak Berawal dari Penjualan Shin Corp

Kasus pajak ini kembali mencuat setelah pemerintah pada 2016 menilai Thaksin bersalah karena tidak membayar pajak atas penjualan saham Shin Corp kepada Temasek Holdings Singapura pada 2006. Kesepakatan bisnis itu menghasilkan keuntungan sekitar US$ 1,9 miliar bagi keluarga Shinawatra.

Pertanyaan mengenai kewajiban pajak dari transaksi tersebut langsung memicu ketegangan politik. Pada 2017, otoritas pajak Thailand bahkan menagih Thaksin hingga US$ 500 juta, menghidupkan kembali konflik lama antara kubu populis pendukung Thaksin dan kelompok elite militer.

Kontroversi inilah yang menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran pada masanya—protes yang kemudian berujung pada kudeta militer dan mengakhiri kekuasaan Thaksin sebagai perdana menteri.