Donald Trump: Jika Bukan AS, China Atau Rusia yang Akan Kuasai Greenland

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman untuk mengambil alih Greenland. Trump menegaskan Washington siap bertindak “dengan cara mudah atau cara sulit” demi menguasai pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat berbicara dalam pertemuan dengan para eksekutif perusahaan minyak dan gas di Gedung Putih, Jumat waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Trump secara terbuka meremehkan kedaulatan Denmark atas Greenland dan menyebut langkah Amerika Serikat sebagai kebutuhan keamanan nasional.

“Kami akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak,” ujar Trump.

Menurut Trump, jika Amerika Serikat tidak bertindak, maka Rusia atau China akan mengambil alih Greenland.

“Jika kita tidak melakukannya, Rusia atau China akan menguasai Greenland. Dan kami tidak akan membiarkan Rusia atau China menjadi tetangga kami,” katanya.

Trump Sebut Kesepakatan Lebih Baik, Tapi Opsi Paksa Tetap Ada

Trump menyatakan lebih memilih jalur diplomasi melalui kesepakatan dengan Denmark dan otoritas Greenland. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan tetap menjadi opsi jika negosiasi gagal.

“Saya ingin membuat kesepakatan, dengan cara yang mudah,” ujarnya.
“Tapi jika tidak bisa dengan cara mudah, maka akan dilakukan dengan cara yang sulit.”

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sikap paling tegas Trump sejauh ini yang mengindikasikan kesiapan Amerika Serikat untuk mengabaikan otoritas Denmark atas Greenland. Meski memiliki otonomi luas, Greenland secara resmi masih merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.

Trump berulang kali menekankan bahwa posisi strategis Greenland dan kekayaan mineralnya menjadikan pulau itu sangat penting bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya persaingan global di kawasan Arktik.

Denmark dan Eropa Bereaksi Keras

Ancaman Trump langsung memicu kekhawatiran Denmark dan sekutu Eropa lainnya. Mereka menilai upaya pengambilalihan Greenland akan merusak NATO dan tatanan keamanan global pasca-Perang Dunia II.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sebelumnya bahkan menyatakan bahwa invasi AS ke Greenland akan mengakhiri segalanya, merujuk pada hubungan transatlantik dan kerja sama keamanan yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Meski demikian, Trump menepis kekhawatiran tersebut dan mengklaim tidak memiliki sentimen negatif terhadap Denmark.

“Saya juga penggemar Denmark. Mereka sangat baik kepada saya,” katanya.

Namun, Trump kemudian mempertanyakan klaim historis Denmark atas Greenland.

“Fakta bahwa mereka pernah mendaratkan kapal di sana 500 tahun lalu tidak berarti mereka memiliki tanah itu,” ujarnya.

AS Sudah Punya Pangkalan Militer di Greenland

Saat ini, Amerika Serikat telah memiliki pangkalan militer di Greenland dan sejak lama mempertahankan kehadiran strategis di wilayah tersebut. Namun, pernyataan Trump menunjukkan pergeseran sikap menuju klaim kontrol yang lebih langsung.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu pekan depan dengan Menteri Luar Negeri Denmark serta perwakilan Greenland. Pertemuan ini dinilai akan menjadi ujian apakah pendekatan “cara mudah” yang dimaksud Trump masih memungkinkan, atau justru memperbesar ketegangan diplomatik.

Bayang-Bayang Venezuela Picu Kekhawatiran Sekutu

Pernyataan Trump soal Greenland juga menjadi sorotan karena disampaikan hanya beberapa hari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Langkah tersebut menuai kritik internasional dan meningkatkan kekhawatiran atas kecenderungan Washington menggunakan kekuatan militer.

Dalam dua kasus tersebut, Trump menggunakan narasi serupa: mencegah pengaruh Rusia dan China serta melindungi kepentingan strategis AS. Meski selalu menyatakan lebih memilih kesepakatan, Trump berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat akan tetap bertindak meski menghadapi penolakan.

Pendekatan keras Trump terhadap Greenland dan Venezuela memicu kekhawatiran di kalangan sekutu bahwa kebijakan luar negeri AS semakin bersifat koersif, dengan wilayah strategis dan sumber daya alam diperlakukan sebagai objek penegakan kekuasaan, bukan diplomasi.