Jerman dan Suriah Sepakat Dorong 80 Persen Pengungsi Pulang dalam Tiga Tahun

AKURAT.CO Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa dirinya dan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa sepakat mendorong sekitar 80 persen warga Suriah yang tinggal di Jerman untuk kembali ke negara asal mereka dalam tiga tahun ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Merz pada Senin (waktu setempat) usai pertemuannya dengan Sharaa di Berlin. Keduanya disebut tengah bekerja sama agar lebih banyak warga Suriah dapat pulang secara bertahap.

Jerman saat ini menjadi negara dengan diaspora Suriah terbesar di Uni Eropa, mencapai lebih dari satu juta orang, sebagian besar datang pada gelombang migrasi 2015–2016.

Merz, yang sejak menjabat tahun lalu memprioritaskan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, mengatakan kedua pihak sepakat bahwa delapan dari 10 warga Suriah di Jerman diharapkan kembali dalam kurun tiga tahun.

Kunjungan ini merupakan perjalanan pertama Sharaa ke Jerman sejak menggulingkan Presiden lama Bashar al-Assad pada akhir 2024.

Dalam pernyataannya, Sharaa menegaskan kesiapan Suriah bekerja sama dengan pemerintah Jerman untuk memfasilitasi kepulangan warga negaranya melalui skema migrasi “sirkular”. Model ini memungkinkan warga Suriah berkontribusi dalam pembangunan kembali negara mereka tanpa harus sepenuhnya meninggalkan kehidupan yang telah dibangun di Jerman.

Sharaa, 43 tahun, diketahui telah memperluas hubungan dengan negara-negara Barat melalui sejumlah kunjungan luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Seiring itu, sejumlah sanksi internasional terhadap Suriah mulai dicabut guna mendukung proses rekonstruksi pascaperang saudara selama 14 tahun.

Dalam forum Kementerian Luar Negeri di Berlin sebelumnya, Sharaa menyebut Suriah mengalami kehancuran besar akibat konflik panjang dan ingin mengejar ketertinggalan dari negara lain, seperti yang dilakukan Jerman pasca-Perang Dunia II.

Ia juga menawarkan peluang investasi di sektor energi, transportasi, dan pariwisata, serta menekankan potensi sumber daya manusia yang dimiliki negaranya.

Merz menyatakan Jerman siap mendukung proses rekonstruksi Suriah dan akan mengirim delegasi pemerintah ke negara tersebut dalam beberapa hari mendatang. Namun, ia menegaskan kerja sama ke depan akan bergantung pada penerapan prinsip negara hukum di Suriah.

Di sisi lain, kunjungan Sharaa menuai kritik dari sejumlah aktivis hak asasi manusia yang menyoroti latar belakang Islamisnya serta kondisi keamanan di Suriah yang dinilai belum stabil.

Aksi protes terjadi di depan kantor Kementerian Luar Negeri Jerman dengan sejumlah demonstran mengibarkan bendera Kurdi dan membawa poster yang menyinggung rekam jejak Sharaa.

Sementara itu, kelompok warga Suriah lainnya justru menyambut kedatangan Sharaa di dekat kantor Kanselir dengan mengibarkan bendera revolusi Suriah.

Juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau Jerman, Luise Amtsberg, menilai pemerintah tidak seharusnya melakukan “normalisasi prematur” terhadap pemerintahan Sharaa. Ia juga mengkritik fokus kebijakan yang dinilai hanya menitikberatkan pada pemulangan pengungsi tanpa memperhatikan situasi di lapangan.

Sejak Sharaa berkuasa, ketegangan sektarian masih terjadi di Suriah dan kerap memicu kekerasan. Kelompok Islamic State juga dilaporkan masih aktif di sejumlah wilayah.

Selain itu, situasi keamanan diperumit oleh langkah Israel yang memperluas operasi militernya di zona demiliterisasi Dataran Tinggi Golan serta melancarkan ratusan serangan di wilayah Suriah.

Organisasi komunitas Kurdi di Jerman menilai Sharaa bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan kejahatan perang.

Presiden lembaga swadaya masyarakat Jerman-Suriah Adopt A Revolution, Sophie Bischoff, menegaskan bahwa dukungan Jerman terhadap Suriah harus disertai syarat yang jelas. Ia juga memperingatkan adanya kecenderungan kembalinya pemerintahan otoriter di negara tersebut.

Sumber: France24