Surat Rahasia Khamenei Bocor, Picu Gejolak Politik di Iran

AKURAT.CO Politik Iran kembali memanas setelah seorang mantan anggota tim negosiasi mengungkap isi surat yang diklaim sebagai korespondensi rahasia Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terkait perundingan dengan Amerika Serikat.
Pengungkapan tersebut memicu kontroversi luas, mulai dari ancaman proses hukum, tuntutan pemecatan pejabat, hingga pengunduran diri petinggi lembaga penyiaran negara.
Mahmoud Nabavian, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, menyampaikan klaim tersebut dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah.
Ia mengaku mengetahui isi surat-surat rahasia yang menunjukkan bahwa Khamenei menilai tim negosiasi telah melampaui mandat yang diberikan dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Wawancara tersebut dihentikan secara mendadak setelah Nabavian mengungkap informasi sensitif. Tidak lama kemudian, rekaman siaran dihapus dari platform resmi penyiaran negara. Seorang pejabat senior lembaga penyiaran Iran juga dilaporkan mengundurkan diri beberapa saat setelah insiden itu.
Pernyataan Nabavian segera menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Juru bicara tim negosiasi Iran membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai informasi lama yang telah dipelintir.
Sementara itu, televisi pemerintah menilai pernyataan Nabavian berpotensi melanggar hukum dan dapat menjadi dasar tuntutan pidana.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah tokoh politik yang dekat dengan kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mendesak agar pihak yang membocorkan informasi rahasia segera diidentifikasi.
Kelompok reformis dan sentris juga kembali mengkritik lembaga penyiaran negara yang dinilai kerap menjadi alat politik kelompok garis keras.
Kontroversi ini sekaligus membuka perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan langsung Khamenei dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Selama ini, banyak pihak beranggapan bahwa pemimpin tertinggi hanya memberikan arahan umum. Namun, klaim Nabavian mengindikasikan adanya keterlibatan yang lebih rinci dalam setiap tahapan perundingan.
Menurut Nabavian, Khamenei menetapkan sedikitnya 11 syarat sebelum negosiasi dapat dilanjutkan. Syarat tersebut mencakup kompensasi dari Amerika Serikat, pengakuan hak Iran untuk memperkaya uranium, pencabutan sanksi ekonomi, pembebasan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, hingga pengakuan atas kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
Nabavian juga mengklaim bahwa Khamenei pernah mengirim pesan yang mengkritik hasil perundingan sebelumnya karena dianggap tidak sesuai dengan mandat yang diberikan. Ia menuding sejumlah pejabat negosiasi mengabaikan arahan tersebut dan mempertanyakan mengapa informasi itu tidak disampaikan kepada publik.
Baca Juga: 11.000 Pelaut Terjebak di Teluk Akibat Perang AS-Iran, PBB Siapkan Evakuasi Besar-Besaran
Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan penjelasan resmi mengenai keaslian dokumen yang disebut Nabavian. Namun, polemik tersebut telah memperdalam ketegangan politik di tengah berlangsungnya upaya diplomatik Iran dan Amerika Serikat untuk mencari titik temu dalam berbagai isu strategis, termasuk program nuklir dan pencabutan sanksi internasional.
Sumber: The Guardian.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









