Kenaikan Gaji Guru Ramai Diperbincangkan, Bagaimana Upah Guru di Masa Kekhalifahan Islam?

Perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai pilar pendidikan mencerminkan betapa pentingnya peran mereka dalam membangun masyarakat.

Namun, perhatian terhadap guru dan upah mereka sebenarnya bukanlah fenomena baru.

Jika kita menengok sejarah, pada masa Kekhalifahan Islam, posisi guru juga memiliki tempat istimewa dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka.

Pada masa Kekhalifahan Islam, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab negara dan agama.

Institusi-institusi pendidikan seperti madrasah, bait al-hikmah (rumah kebijaksanaan), dan masjid sering menjadi pusat pembelajaran.

Guru memiliki peran yang vital, tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai penjaga moral dan intelektual masyarakat.

Karena itu, negara memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka, termasuk melalui pemberian upah yang layak.

Baca Juga: Prabowo Ingin Gaji Guru Naik: Uangnya Ada, Kita Bisa

Dalam literatur sejarah, tercatat bahwa guru pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, misalnya, menerima gaji yang disesuaikan dengan tingkat keilmuan dan peran mereka di masyarakat.

Di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam saat itu, banyak guru yang digaji langsung oleh pemerintah.

Upah mereka berasal dari baitul mal, yaitu lembaga keuangan negara yang mengelola pendapatan dari zakat, pajak, dan sumber lainnya.

Pembayaran gaji ini menunjukkan bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi sosial, bukan beban ekonomi.

Besaran gaji guru sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keahlian, jumlah murid, dan status lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.

Sejarawan al-Maqrizi dalam catatannya tentang Mesir era Mamluk menyebutkan bahwa guru di masjid-masjid besar sering menerima tunjangan yang cukup besar, termasuk akomodasi dan bahan pangan.

Selain itu, para khalifah, wazir, dan dermawan sering memberikan hadiah tambahan sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu pengetahuan.

Salah satu contoh yang mencolok adalah masa Khalifah Harun al-Rasyid, yang dikenal mendukung para cendekiawan dan guru.

Guru-guru di bait al-hikmah, seperti para penerjemah dan ilmuwan, sering menerima upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pekerjaan lainnya.

Kebijakan ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mengejar pendidikan dan menjadi pengajar yang berkualitas.

Selain itu, sistem wakaf juga berperan penting dalam mendukung kesejahteraan guru. Banyak madrasah yang didirikan dengan dana wakaf, dan sebagian hasil dari wakaf ini digunakan untuk menggaji guru serta mendukung fasilitas pendidikan.

Sistem ini memungkinkan pendidikan berkembang secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pendapatan negara.

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi guru pada masa itu. Tidak semua wilayah kekhalifahan memiliki kebijakan yang seragam.

Di daerah-daerah terpencil, guru terkadang harus bergantung pada dukungan lokal dari masyarakat. Meskipun begitu, semangat menghormati guru tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Baca Juga: Prabowo Ingin Gaji Guru Naik: Uangnya Ada, Kita Bisa

Jika kita bandingkan dengan kondisi modern, perhatian terhadap kesejahteraan guru ASN saat ini memiliki kesamaan prinsip dengan apa yang diterapkan pada masa Kekhalifahan Islam.

Keduanya mengakui pentingnya guru sebagai elemen kunci dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Namun, ada perbedaan mendasar dalam pendekatan dan sistem pengelolaan.

Di era sekarang, kesejahteraan guru cenderung bergantung pada kebijakan politik dan alokasi anggaran pemerintah, sementara pada masa kekhalifahan, tanggung jawab tersebut juga melibatkan sistem keuangan berbasis nilai-nilai agama seperti zakat dan wakaf.

Melalui tinjauan sejarah ini, kita dapat menarik pelajaran bahwa penghormatan terhadap guru bukan sekadar soal besaran gaji, tetapi juga pengakuan terhadap peran mereka sebagai penggerak peradaban.

Upah yang layak bukan hanya memberikan stabilitas ekonomi bagi guru, tetapi juga mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap ilmu dan pendidikan.