BP Haji Soroti Layanan KKHI di Saudi dan Validitas Istithaah Jemaah Haji Indonesia 2025

AKURAT.CO Badan Pengelola Haji (BP Haji) mengungkap sejumlah catatan kritis terkait penyelenggaraan layanan kesehatan jemaah haji Indonesia selama musim haji 2025.

Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi akibat regulasi baru dari otoritas setempat.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa layanan di KKHI sempat terhenti karena adanya aturan baru yang mewajibkan jemaah haji yang sakit dirawat di rumah sakit Saudi, bukan di fasilitas kesehatan Indonesia.

“Meskipun pada akhirnya KKHI diberikan izin operasional secara terbatas, pelayanannya tetap tidak bisa maksimal,” ujar Dahnil di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Baca Juga: Komisi VIII DPR Akan Layangkan Protes atas Wacana Pengurangan Kuota Haji RI 50 Persen

Setelah dilakukan lobi oleh pemerintah Indonesia kepada Menteri Kesehatan Arab Saudi, KKHI akhirnya diperbolehkan kembali beroperasi. Namun, fungsinya terbatas hanya untuk menangani penyakit ringan.

Jemaah dengan kondisi kesehatan berat tetap harus dirujuk ke fasilitas medis milik pemerintah Arab Saudi.

Menurut Dahnil, kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting karena pada tahun 2026, seluruh penyelenggaraan haji akan berada di bawah kendali penuh BP Haji.

Salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan adalah ketimpangan rasio tenaga medis terhadap jumlah jemaah.

“Kita kekurangan tenaga kesehatan, terutama di kloter. Ini menjadi isu yang harus diperbaiki di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Selain itu, BP Haji juga mengkritisi lemahnya sistem skrining kesehatan jemaah sejak di tanah air. Dalam sejumlah kasus, ditemukan data kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil jemaah, bahkan ada yang membawa laporan kesehatan palsu.

“Beberapa laporan kesehatan ternyata tidak jujur atau palsu. Ada jemaah yang seharusnya tidak memenuhi syarat istitaah (kemampuan), tetapi tetap diberangkatkan,” ungkap Dahnil.

Baca Juga: Dugaan Pungli di Safari Wukuf dan Badal Haji, Dahnil Anzar: Kok Tega-teganya Perdaya Orang Tua Kita

Situasi ini sempat menimbulkan kekhawatiran dari otoritas Arab Saudi, mengingat potensi risiko kesehatan yang bisa membahayakan keselamatan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji yang penuh tantangan fisik.

BP Haji menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam aspek kesehatan haji, mulai dari sistem seleksi, validasi data, hingga distribusi tenaga medis. Semua itu dianggap penting demi meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keselamatan jemaah di masa mendatang.