Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik karena Konflik Elite PBNU

AKURAT.CO Ketua PBNU periode 2015–2020 Robikin Emhas menilai Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh hanya dimaknai sebagai momentum pergantian kepemimpinan. Muktamar, menurutnya, harus menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan organisasi, tata kelola, hingga marwah NU.

Hal itu disampaikan Robikin dalam Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk “Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal” yang digelar Forum Bersama (Forbes) NU 26 di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," kata Robikin.

Baca Juga: Ijtima Ulama PKB Usulkan Said Aqil Siradj sebagai Calon Rais Aam PBNU

Robikin juga menyoroti konflik di tingkat elite PBNU yang dinilainya telah berdampak terhadap kehormatan organisasi. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut segera diakhiri demi mengembalikan kepercayaan dan menjaga marwah NU.

"Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujar Robikin.

Menurut Robikin, kebesaran NU tidak semestinya diukur dari besarnya panggung organisasi, tetapi dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya orientasi pemberdayaan umat sebagai bagian dari upaya membangun peradaban.

"Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Nyai Hj. Masruchah membahas pembangunan peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.

Baca Juga: Maju Calon Ketum PBNU, Gus Yusuf Soroti Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Pesantren

Sementara itu, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025 Ah Maftuchan mengulas persoalan teknokrasi anggaran dan redistribusi sumber daya PBNU. Ia juga menawarkan Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen kuantitatif untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.

Rembug Warga NU Seri 4 diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan menjelang Muktamar NU. Forum tersebut juga mendorong pembenahan tata kelola organisasi agar lebih akuntabel, berpihak kepada warga, dan mampu memperkuat kontribusi NU dalam membangun peradaban berbasis pemberdayaan umat.