Profesi Auditor Hukum Butuh Payung Hukum

AKURAT.CO, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) Jimly Asshidiqie mendorong adanya payung hukum bagi profesi auditor hukum di Indonesia. Menurut dia, auditor hukum sangat dibutuhkan baik untuk sektor privat maupun publik namun selama ini terkendala karena belum ada instrumen hukum yang memayungi. 

"Intinya selama ini ide besar audit hukum itu sudah ada, sudah dimengerti, dipahami kebutuhan dan manfaatnya. Bahkan beberapa dalam prakteknya sudah dijalankan misalnya oleh BPKP, OJK, dan BI. Tapi payung hukum untuk profesi auditornya itu belum ada. Sehingga saya berharap agar ASAHI bisa segera melakukan langkah-langkah teknis operasional ke arah sana, sehingga goal kita ada payung hukum yang kuat itu bisa tercapai," ungkap Jimly saat melantik Pengurus DPP ASAHI Periode 2022-2027 di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap payung hukum untuk profesi auditor tertuang dalam pasal di undang undang.

"Misalnya undang undang terkait peraturan pembentukan undang undang muncul istilah auditor hukum, audit hukum. Itu sudah cukup baik di ayat atau penjelasan. Nah tugas pengurus ASAHI sekarang untuk melakukan langkah-langkah ke arah sana. Kasak kusuknya lah supaya ada di undang undang," jelas dia.

Ia meyakini jika dilakukan secara efektif maka payung hukum audit hukum di Indonesia hanya tinggal momentum untuk diresmikan. Termasuk kerangka operasional melalui pembentukan peraturan misalnya  Peraturan OJK, Peraturan BI, BPKP.

Bukan hanya itu kata Jimly, audit hukum juga diperlukan di Kemenkeu dan Memenkumham khususnya yang terkait dengan bidang administrasi hukum umum. "Selain itu audit hukum juga perlu diperluas ke komunitas akademik. Setau saya baru ada satu buku terkait audit hukum. Nah ini perlu diperbanyak," ucapnya.

Terkait  problematika hukum, kata dia, Indonesia tengah menghadapi persoalan serius setidaknya pada dua hal yaitu aparat penegakan hukum (law enforcing function) dan proses pembentukan hukum yang bermasalah (law making process).

"Jadi kita ini di semua lini bermasalah. Kasus Sambo dan Kapolda tertangkap Narkoba adalah contoh amat serius problem hukum kita. Dan itu tidak cukup hanya himbauan tapi Tata ulang sistem penegakan hukum dan sistem hukum secara keseluruhan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Presiden DPP ASAHI 2022-2027 Harvardy M. Iqbal menegaskan sebagai organisasi profesi, ASAHI terus mengalami perkembangan positif dari waktu ke waktu.  Saat ini ASAHI telah memasuki angkatan 128 dengan jumlah anggota sebanyak 3.284 tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini sesuatu yang membanggakan bahwa kita terus bertumbuh dan telah menjadi pioneer asosiasi auditor hukum di Indonesia.  Meski ini juga menjadi tanggung jawab untuk ASAHI agar terus berbenah memperlihatkan kualitasnya dalam menjalankan tugas profesional melakukan audit hukum," kata Harvardy dalam kata sambutannya saat pelantikan.

Menurut dia ASAHI memiliki komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh menunjukan kualitas audit hukum di Indonesia. Karena itu pula, Harvardy memberikan penekanan pada beberapa hal yang akan menjadi fokus perjuangan pada kepengurusan ASAHI 2022-2027 yang dia pimpin. 

"Ada setidaknya tiga hal. Pertama, mengupayakan payung hukum atau instrument hukum yang bisa menguatkan profesi auditor ini dengan segala hak dan kewajibannya. Sampai saat ini kita butuh teks undang undang yang menyebutkan adanya auditor hukum. Ini jadi pekerjaan rumah ke depan,” paparnya.

Hal lain adalah penguatan organisasi terutama melalui pembentukan kepengurusan ASAHI di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Termasuk mengembangkan kualitas standard profesi auditor hukum sehingga ASAHI melahirkan auditor hukum yang berkuali.[]