Wapres Ma'ruf Amin Minta Peredaran Uang Haram Pemilu 2024 Ditindak, Jangan Dibikin Gelap

AKURAT.CO Wapres Ma'ruf Amin meminta peredaran uang haram pada Pemilu 2024 jangan dibikin gelap, tetapi ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ma'ruf mendukung penuh pengungkapan kasus yang bermula dari laporan PPATK ini.
Menurut Wapres, transaksi mencurigakan harus diungkap. Apalagi untuk kepentingan suksesi. Dia tak ingin kasus tersebut hanya menjadi bola liar atau wacana tanpa diikuti langkah hukum.
"Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja. Artinya dibikin terang saja, sebenarnya ada apa enggak," kata Wapres Ma'ruf, di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Baca Juga: Mahfud Minta Bawaslu Ungkap Uang Haram Pemilu 2024
PPATK menyatakan transaksi ilegal pada musim kampanye ini meningkat 100 persen pada semester II, 2023. Ada peredaran uang yang ditengarai dari hasil kejahatan, khususnya mengenai tambang dan kejahatan lingkungan.
Wapres menegaskan, situasi tersebut harus diungkap tuntas. Artinya, ada langkah nyata untuk melakukan penindakan.
"Kalau ada yang mencurigakan diusut saja secara tuntas ya seperti apa, kalau melanggar ya tentu ditindak," tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







