Soroti Indeks Korupsi Stagnan, Ganjar: Good Governance dan Penegakan Hukum Mesti Diperkuat

AKURAT.CO Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui milenial dan Gen Z Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024) siang.
Kepada Ganjar, anak-anak muda ini mencecar pertanyaan bagaimana upaya pemberantasan korupsi serta komitmen Ganjar-Mahfud, baik untuk aktor maupun pencegahan perilaku koruptif.
Momen ini berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)".
Mengenakan kemeja putih Sat-Set dibalut rompi hitam, eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor juga perlu ditingkatkan.
Baca Juga: Spotify Akan Perbarui Aplikasi pada iPhone
Ganjar menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar kepada awak media.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada istilah sandera politik.
Baca Juga: Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Menang Praperadilan, KPK: Kita Hormati
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri gak tau? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkas dia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 6Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 7Cara Cek Desil Online Oktober 2026 Pakai NIK KTP, Ini Link Resminya
- 8Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








