Soroti Indeks Korupsi Stagnan, Ganjar: Good Governance dan Penegakan Hukum Mesti Diperkuat

AKURAT.CO Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menemui milenial dan Gen Z Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024) siang.
Kepada Ganjar, anak-anak muda ini mencecar pertanyaan bagaimana upaya pemberantasan korupsi serta komitmen Ganjar-Mahfud, baik untuk aktor maupun pencegahan perilaku koruptif.
Momen ini berlangsung di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)".
Mengenakan kemeja putih Sat-Set dibalut rompi hitam, eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor juga perlu ditingkatkan.
Baca Juga: Spotify Akan Perbarui Aplikasi pada iPhone
Ganjar menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sementara di tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar kepada awak media.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak boleh ada istilah sandera politik.
Baca Juga: Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Menang Praperadilan, KPK: Kita Hormati
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri gak tau? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkas dia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal








