Polri Launching Desk Ketenagakerjaan Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja

AKURAT.CO Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus mendukung daya saing industri nasional.
"Desk Ketenagakerjaan ini kami siapkan sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa industri dan tenaga kerja melalui tahapan yang jelas, mulai dari pelaporan, mediasi, hingga penegakan hukum jika diperlukan," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat doorstop, Sabtu (20/1/2025).
Baca Juga: Korlantas Polri Tindak Petugas Patwal Mobil RI 36 yang Arogan
Ia menambahkan bahwa kehadiran Desk ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial serta memberikan saluran bagi para pekerja untuk menyampaikan keluhan mereka.
Jenderal Listyo juga menegaskan bahwa dengan adanya hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tingkat global.
"Kami ingin kualitas produksi kita mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli turut memberikan apresiasi atas inisiatif Polri tersebut. Ia menilai Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan.
"Kami sangat mendukung Desk Ketenagakerjaan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Polri, masalah-masalah ketenagakerjaan, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujar Prof. Yassierli.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Usut Tuntas Kericuhan di Kanjuruhan!
Menteri Yassierli menambahkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan kepastian hukum akan meningkatkan produktivitas serta daya saing industri.
"Kami harap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Penasihat ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan, Andi Gani Nenawea, yang juga Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian luar biasa Kapolri terhadap isu-isu buruh di Indonesia. Ia bahkan menjuluki Jenderal Listyo sebagai "pemecah masalah" bagi gerakan buruh.
"Dengan tangan dingin Pak Kapolri, berbagai masalah besar berhasil diselesaikan, termasuk upaya pengepungan Jakarta oleh 50.000 buruh pada 24-25 November lalu yang akhirnya dapat diredam dengan damai," ungkap Andi Gani.
Ia juga menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri mendapat perhatian internasional, di mana empat negara ASEAN – Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina – tertarik untuk mempelajari inisiatif ini.
"Ini pertama di dunia, polisi memiliki subjek tenaga kerjaan untuk menangani tindak pidana ketenagakerjaan," tambahnya.
Melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan gerakan buruh, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi industri dan pekerja.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








