DPR Sarankan Anak Nakal Dikirim ke Pesantren Ketimbang Barak Militer

AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim pelajar nakal ke barak militer untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan terus menuai pro dan kontra.

Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramli, melihat bahwa kebijakan tersebut terkesan baik, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan dan membangun karakter siswa.

Namun, menurutnya, pola tersebut justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.

Baca Juga: Program Barak Militer untuk Siswa di Jabar Telah Lewati Asesmen, KPAI Turut Awasi

"Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan, pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.

"Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren," jelas Andi.

Baca Juga: Remaja Terlibat Gangster, Dedi Mulyadi Ingin Pendidikan Barak Militer Diterapkan

Menurutnya, perubahan karakter dan perilaku seorang anak sulit dicapai hanya melalui pelatihan intensif beberapa waktu di barak militer.

"Membangun karakter dan disiplin siswa itu tidak bisa cuma tiga minggu, apalagi di barak militer. Cara berfikir siswa itu perlu diasah dalam waktu yang lama dan di pesantren bisa bertahun-tahun," kata Andi.

Meski begitu, dia meminta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan untuk mengawal kebijakan gubernur Jabar yang sudah terlanjur dijalankan.

Baca Juga: Menhan Dukung Program Barak Militer untuk Bina Siswa Bermasalah di Jabar

"Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur, kebijakan sudah dijalankan. Jadi, tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal. Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu," pungkas Andi.