DPR Sarankan Anak Nakal Dikirim ke Pesantren Ketimbang Barak Militer

AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim pelajar nakal ke barak militer untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan terus menuai pro dan kontra.
Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramli, melihat bahwa kebijakan tersebut terkesan baik, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan dan membangun karakter siswa.
Namun, menurutnya, pola tersebut justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.
Baca Juga: Program Barak Militer untuk Siswa di Jabar Telah Lewati Asesmen, KPAI Turut Awasi
"Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan, pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.
"Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren," jelas Andi.
Baca Juga: Remaja Terlibat Gangster, Dedi Mulyadi Ingin Pendidikan Barak Militer Diterapkan
Menurutnya, perubahan karakter dan perilaku seorang anak sulit dicapai hanya melalui pelatihan intensif beberapa waktu di barak militer.
"Membangun karakter dan disiplin siswa itu tidak bisa cuma tiga minggu, apalagi di barak militer. Cara berfikir siswa itu perlu diasah dalam waktu yang lama dan di pesantren bisa bertahun-tahun," kata Andi.
Meski begitu, dia meminta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan untuk mengawal kebijakan gubernur Jabar yang sudah terlanjur dijalankan.
Baca Juga: Menhan Dukung Program Barak Militer untuk Bina Siswa Bermasalah di Jabar
"Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur, kebijakan sudah dijalankan. Jadi, tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal. Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu," pungkas Andi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








