Rencana Presiden Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian Didukung, Pengamat Ingatkan Revisi UU Polri

AKURAT.CO Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Kepolisian mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

Meski begitu, Bambang mengingatkan bahwa reformasi Polri harus dipahami sebagai proses jangka panjang, bukan sekadar pergantian pimpinan.

“Kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem substansial organisasi, itu tak lebih dari angin surga,” kata Bambang kepada Akurat.co, Senin (15/9/2025).

Menurut Bambang, langkah mendasar yang harus ditempuh adalah merevisi Undang-Undang Kepolisian.

Pasalnya, lebih dari 25 tahun reformasi dan 23 tahun sejak lahirnya UU Polri, penempatan Polri langsung di bawah Presiden serta lemahnya kontrol Kompolnas justru memunculkan persoalan baru.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden berpotensi menjadikannya alat politik. Situasinya mirip era Orde Baru, hanya beda struktur,” ujarnya.

Ia menilai hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam reformasi 1998. Alih-alih membangun sistem yang kuat, Polri malah sangat bergantung pada visi personal Presiden.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Uji Coba Pelican Crossing di Stasiun Cikini, Pramono: Warga Tak Perlu Lagi Mutar Jauh

“Kalau ingin membangun Polri yang profesional dan independen, harus dimulai dengan revisi UU Kepolisian, termasuk memperkuat independensi Kompolnas, bukan menambah kewenangan Polri,” tegas Bambang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Merdeka, Kamis (11/9/2025).

Dalam pertemuan itu, para tokoh mendesak pembebasan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang masih ditahan pasca prahara akhir Agustus, sekaligus menekankan pentingnya reformasi kepolisian.

Pendeta Gomar Gultom yang hadir dalam pertemuan menyebut tuntutan tersebut langsung direspons positif Presiden.

“Pak Presiden menyambut baik dan menyatakan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Jadi gayung bersambut dengan apa yang disuarakan masyarakat,” kata Gomar.

Ia menilai dialog ini memperkuat kesamaan pandangan antara Presiden dan kelompok masyarakat sipil.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Franz Magnis Suseno, Alissa Wahid, Komaruddin Hidayat, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, hingga Uskup Antonius S. Bunjamin.

Baca Juga: Solo Jadi Magnet Dunia, 17 Negara Ambil Bagian di Piala Dunia Para Anggar 2025