KPK Angkat Suara soal Belanja Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Pemprov Kaltim, Transparansi Jadi Sorotan

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rencana belanja mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) senilai sekitar Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan isu tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

“Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).

Budi menegaskan, setiap belanja daerah harus diawali dengan perencanaan yang matang serta didasarkan pada kebutuhan riil.

Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa merupakan titik krusial yang kerap berisiko terjadi penyimpangan.

“Dalam konteks belanja daerah tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terpenting adalah proses pengadaannya,” katanya.

Ia mengingatkan, sektor pengadaan menjadi salah satu area paling rawan tindak pidana korupsi.

Bentuk penyimpangan dapat beragam, mulai dari pengondisian pemenang tender, mark-up harga, hingga penurunan spesifikasi barang.

Baca Juga: Puan Maharani Kenang Try Sutrisno: Indonesia Kehilangan Tokoh Bangsa yang Bersahaja

“Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spek, itu semuanya harus betul-betul kita lihat. Apakah semua mekanisme sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

KPK juga menekankan bahwa belanja pemerintah, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, harus selaras dengan kebutuhan yang sebenarnya.

“Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B,” ujarnya.

Respons Gubernur Kaltim

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas baru dan masih memakai mobil pribadi untuk operasional.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) meningkatkan intensitas kunjungan pejabat dan tamu mancanegara.

Dalam konteks tersebut, ia menilai fasilitas representatif diperlukan untuk menunjang peran daerah.

“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” tuturnya.

Sorotan KPK ini menegaskan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian kebutuhan menjadi parameter utama dalam setiap belanja pemerintah guna mencegah potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.

Baca Juga: Prabowo Panggil Bahlil Bahas Cadangan Minyak, Antisipasi Dampak Penutupan Selat Hormuz