Kumpulan Catatan Pembuktian Sidang Perdata Perkara CMNP Lawan Hary Tanoe dan MNC

AKURAT.CO Persidangan perkara perdata PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) melawan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk. (MNC) Nomor 142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst sudah berjalan 14 bulan.

Sidang ini menjadi perkara perdata terlama di Indonesia. Sidang perdana digelar pada 28 Februari 2025 lalu.

Perkara perdata di tingkat pertama lazimnya rata-rata selesai hanya dalam waktu 5-6 bulan. Namun pada 22 April 2026 pekan depan persidangan akan memasuki agenda putusan.

Pengacara terkemuka, Lucas, kuasa hukum CNMP dari Law Firm Lucas & Partners meyakini majelis hakim bakal mengabulkan gugatan pihaknya senilai Rp119 triliun. Termasuk menerima sita jaminan atas aset pribadi properti mewah milik Hary Tanoe di Beverly Hills, Amerika Serikat.

Optimisme Lucas tentu beralasan. Dalam catatan media yang meliput jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selama tahap pembuktian, tim pengacara yang tergabung dalam Law Firm Lucas & Partners berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya. Yang dapat dijadikan pertimbangan hukum yang kuat (Rasio Decidendi) bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan dengan mengabulkan gugatan CMNP.

Sementara itu, dalil-dalil pihak Hary Tanoe selaku tergugat yang diwakili pengacara Hotman Paris Hutapea nyaris seluruhnya terpatahkan. Benar kata adagium "facta sunt potentiora verbis, fakta lebih kuat dari kata-kata."

Baca Juga: Sidang Gugatan CMNP: Ahli Jelaskan Laporan Keuangan Perusahaan yang Sudah Diaudit Dianggap Sah Oleh Negara

Gugatan CMNP Tidak Kurang Pihak

Menurut Lucas, gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan oleh kuasa hukumnya sebagai gugatan yang kurang pihak. Lantaran tidak melibatkan Drosophila Enterprise dan PT Bank Unibank, Tbk. (BBKU).

Dalih tidak berdasar itu telah dipatahkan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan CMNP. Malahan saksi maupun ahli yang dihadirkan Hary Tanoe dan MNC maupun Tito Sulistio malah membenarkan dalil-dalil gugatan CMNP.

Fakta di persidangan membuktikan CMNP tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Drosophila Enterprise dalam seluruh proses tukar menukar surat berharga ini.

Seluruh hubungan hukum CMNP dilakukan dengan Hary Tanoe melalui MNC. Tanpa adanya keterlibatan Drosophila Enterprise. CMNP berhasil membuktikan pula bahwa Drosophila Enterprise merupakan sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Hary Tanoe dan istrinya.

Sedangkan PT Bank Unibank, Tbk. tidak dilibatkan dalam gugatan. Pertama, karena CMNP sudah pernah menggugat PT Bank Unibank, Tbk. tahun 2004.

Mahkamah Agung dalam putusan PK menyatakan PT Bank Unibank, Tbk. tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pencairan terhadap NCD karena telah melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. Sehingga CMNP sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi untuk menggugat PT Bank Unibank, Tbk.

Kedua, CMNP tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Bank Unibank, Tbk. terkait dengan penerbitan NCD. Seluruh proses penerbitan NCD dilakukan secara langsung antara Hary Tanoe melalui MNC dengan PT Bank Unibank, Tbk. tanpa adanya keterlibatan dari CMNP.

CMNP melakukan transaksi penukaran surat berharga dengan Hary Tanoe melalui MNC. CMNP menerima 28 lembar NCD dari Hary Tanoe melalui MNC.

"Dengan demikian terbukti bahwa gugatan CMNP tidak kurang pihak," kata Lucas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga: Terungkap, Saksi Tegaskan Pihak CMNP yang Minta Bhakti Menjadi Arranger

Gugatan CMNP Tidak Salah Pihak

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan oleh kuasa hukumnnya sebagai gugatan yang salah pihak. Dengan alasan CMNP menggugat Hary Tanoe secara pribadi atas keterlibatannya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap CMNP.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan CMNP, Hary Tanoe yang pada saat transaksi terjadi menjabat sebagai direktur utama MNC seharusnya mengetahui bahwa NCD yang dimintakan untuk diterbitkan dan diserahkan kepada CMNP merupakan surat berharga yang tidak sah karena penerbitannya dilakukan secara melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988.

CMNP berhasil pula membuktikan Hary Tanoe merupakan penerima manfaat (BO) dari MNC sehingga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengendalikan dan menentukan kebijakan dari MNC baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga Hary Tanoe dan MNC dapat dianggap sebagai satu kesatuan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama.

Hary Tanoe melalui MNC telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap CMNP karena telah menginisiasi, memprakarsai, menawarkan, menukarkan dan menyerahkan NCD yang tidak sah karena diterbitkan secara melanggar ketentuan Bank Indonesia kepada CMNP.

Dengan demikian terbukti gugatan CMNP tidak salah pihak.

Baca Juga: Warga Penjaringan Kecewa CMNP Tidak Hadiri Mediasi Lanjutan, Penutupan Jalan Masih Tanpa Solusi

Gugatan CMNP Tidak Nebis in Idem

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan oleh kuasa hukumnya Nebis in Idem. Karena CMNP sudah pernah mengajukan gugatan dengan objek sengketa dan substansi perkara yang sama. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan CMNP terbukti subjek, objek maupun substansi gugatan dari gugatan yang terdahulu dan gugatan CMNP Aquo adalah berbeda.

Gugatan terdahulu, CMNP menggugat PT Bank Unibank, Tbk., BPPN, Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan meminta agar 28 lembar NCD yang dimiliki CMNP dinyatakan sah, agar BPPN mencairkan NCD tersebut.

Sedangkan gugatan CMNP Aquo adalah CMNP menggugat Hary Tanoe dan MNC dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian karena telah menginisiasi, memprakarsai, menawarkan, menukarkan dan menyerahkan NCD yang tidak sah dan tidak dapat dicairkan kepada CMNP.

Subjek, objek maupun pokok gugatan antara Gugatan terdahulu dan Gugatan Aquo adalah sama sekali berbeda. Dengan demikian terbukti gugatan aquo bukanlah gugatan yang Nebis in Idem.

Gugatan CMNP Tidak Kedaluwarsa

Gugatan CMNP kepada Hary Tanoe dan MNC didalihkan oleh kuasa hukumnya sebagai gugatan yang telah kedaluwarsa. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan CMNP dalam persidangan, terbukti CMNP seharusnya menerima pencairan NCD yang diterimanya dari Hary Tanoe melalui MNC pada tanggal 9 Mei 2002 dan 10 Mei 2002.

NCD tersebut kemudian dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan PK Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008. Berdasarkan Pasal 1976 KUHPerdata, jangka waktu kedaluwarsa dihitung 30 tahun dan oleh karena gugatan CMNP diajukan pada tanggal 28 Februari 2025, jelas terbukti bahwa gugatan CMNP tidak kedaluwarsa.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, CMNP meyakini telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap Hary Tanoe dan MNC.

"Sehingga CMNP yakin majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo akan mengabulkan gugatan CMNP untuk seluruhnya," ujar Lucas.

Kebenaran Akan Menemukan Jalannya Sendiri

Pembuktian gugatan CMNP bermula muncul dari kesaksian Mohammad Jusuf Hamka pada 15 Oktober 2025. Di hadapan majelis hakim yang berseragam hitam toga dan berkalung emas lambang keadilan, pria berkacamata yang sering disapa Babah Alun itu menarik napas panjang sebelum memulai kesaksiannya.

"Saya telah berulang kali menolong Hary Tanoe, bahkan membantu permodalan bisnisnya sejak tahun 1994-1995," ujarnya dengan suara berat menahan emosi.

"Namun justru saya yang dizalimi berulang kali," tambahnya.

Jusuf Hamka bercerita panjang tentang jejak awal pertemuannya dengan Hary Tanoe, bos MNC Group. Pertolongan pertama datang ketika Hary Tanoe tersandung masalah usai mengakuisisi Bank Papan Sejahtera.

Tak lama, Jusuf Hamka ikut membantu memodali akuisisi Bank Mashill dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. yang kala itu menghasilkan keuntungan Rp60 miliar.

"Tapi Hary Tanoe hanya membagi Rp900 juta," katanya dengan getir.

Kulminasinya tatkala melalui surat bernomor Ref Nomor 059/Dir/HT-BI/V/99, 7 Mei 1999, Nomor 064/Dir/HT-BI/V/99, 10 Mei 1999, dan Nomor 068/Dir/HT-BI/V/99, 12 Mei 1999, perihal Revised Proposal of Our Letter dated 7 May 1999, Hary Tanoe mengajukan penawaran tukar menukar surat berharga kepada Jusuf Hamka.

Dua hari kemudian, 12 Mei 1999, sesuai surat Nomor 068/Dir/HT-BI/V/99, CMNP memberikan surat berharga kepada Hary Tanoe dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) Bank CIC senilai Rp153,5 miliar dan obligasi senilai Rp189 miliar. Sedangkan Hary Tanoe memberikan NCD PT Bank Unibank Tbk. senilai USD28 juta.

Hary Tanoe berhasil mencairkan MTN Bank CIC senilai Rp153,5 miliar dan obligasi senilai Rp189 miliar. Sedangkan Jusuf Hamka, lagi-lagi apes dikelabui Hary Tanoe, gagal mencairkan NCD PT Bank Unibank Tbk. senilai USD28 juta.

Melalui surat Nomor PB-1717/BPPN/0802, BPPN menyatakan bahwa NCD yang diserahkan Hary Tanoe kepada Jusuf Hamka tidak memenuhi syarat alias ineligible untuk dibayarkan.

"Penerbitan NCD PT Unibank melanggar ketentuan Surat Edaran BI Nomor 21/27/UPG (1988), Surat Keputusan Direksi BI Nomor 31/32/KEP/DIR (1998), serta Ketentuan Program Penjaminan Pemerintah," tulis BPPN.

Sikap BPPN setali tiga uang dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 376 PK/Pdt/2008: NCD yang diserahkan Hary Tanoe tidak sah alias bodong.