Diduga Terseret Aliran Suap Bea Cukai, Prabowo Diminta Copot Dirjen Djaka Budhi Utama

AKURAT.CO Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap miliaran rupiah.

Kondisi itu memicu desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Djaka dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.

Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola cukai, bukan justru menimbulkan polemik yang dapat membebani pemerintahan.

"Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden," kata Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).

Ia merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam sidang 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.

Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode "BC1" pada amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Nilainya disebut mencapai Rp3 miliar setiap bulan dan diberikan sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, sehingga total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.

Selain itu, Jaksa KPK pada 20 Mei 2026 juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka.

Baca Juga: Prabowo Butuh Kritik Konstruktif Sekaligus Ruang untuk Jalankan Agenda Strategis

Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, Djaka sebelumnya tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026 untuk mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI yang menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Tol JORR KM 35,8.

Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.

Namun, Gus Lilur menilai penindakan tersebut belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.

"Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan," ujarnya.

Ia menilai dugaan yang muncul dalam persidangan KPK sudah cukup serius untuk menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Bea Cukai.

"Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan," katanya.

Karena itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan figur yang dinilai memiliki integritas serta keberanian membela kepentingan negara.

"Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor," pungkasnya.