Industri Pembayaran Nasional Fokus Perkuat Keamanan di Tengah Ancaman Siber

AKURAT.CO Ancaman siber yang semakin kompleks mendorong industri pembayaran Indonesia memprioritaskan keamanan data. Ketahanan infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus utama.
Isu ini menjadi sorotan dalam Jalin CX Summit 2025 yang digelar PT Jalin Pembayaran Nusantara (JALIN) di Yogyakarta. Acara ini mengangkat tema 'Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry'.
Forum tersebut menghadirkan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan dan penyedia teknologi global. Tujuannya adalah membahas arah baru ekosistem pembayaran nasional di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan.
Cybersecurity Ventures memperkirakan kerugian global akibat kejahatan siber akan mencapai USD 10,5 triliun pada 2025. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024.
Laporan IBM mencatat rata-rata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai USD 3,2 juta per insiden. Sektor keuangan menjadi salah satu target utama serangan siber di kawasan ini.
"Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik," ujar Farida Peranginangin selaku Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (9/8/2025).
Farida menyebut regulatory sandbox BI sebagai wadah uji coba teknologi pembayaran sebelum diterapkan luas. Menurutnya, langkah ini dapat mempercepat pemanfaatan teknologi yang efisien dan inklusif.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menekankan pentingnya penerapan Strategi Keamanan Siber Nasional. "Butuh kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh," tegasnya.
Wakil Sekjen II AFTECH, Saat Prihartono, menilai keamanan adalah fondasi inovasi digital. Ia mendorong kolaborasi antara fintech, perbankan, dan regulator untuk menghadapi risiko fraud.
Country Director BPC, Djoni Tany, menegaskan keamanan dapat menjadi katalis lahirnya inovasi baru. "Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir di Asia Tenggara apabila mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman," jelasnya.
Direktur JALIN, Eko Dedi Rukminto, menutup forum dengan menyoroti pentingnya keamanan data dan kolaborasi. Ia menyebut ketahanan ekosistem digital bergantung pada kepercayaan publik dan perlindungan data keuangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








