Pemblokiran Anggaran IKN, Sinyal Koreksi Prabowo terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi?

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu sinyal kuat dari koreksi tersebut adalah pemblokiran anggaran IKN, yang dinilai sebagai langkah efisiensi oleh pemerintah baru.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai, Presiden Prabowo mulai mengevaluasi kebijakan pemerintahan sebelumnya yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

"Kita bisa melihat bagaimana beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya dipertanyakan, seperti kebijakan gas elpiji 3 kg yang sempat menuai polemik. Begitu pula dengan proyek strategis nasional (PSN) yang menimbulkan konflik sosial," ujar Adib saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

Baca Juga: Ketua Komisi V DPR: Pemblokiran Anggaran IKN Adalah Kewenangan Pemerintah

Adib juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2/2025), di mana Prabowo mengatakan: "Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi."

Menurut Adib, pernyataan ini bisa diartikan sebagai pesan politik bahwa penundaan pembangunan IKN adalah bentuk efisiensi anggaran yang perlu dilakukan oleh pemerintahan saat ini, meskipun IKN tetap akan dilanjutkan.

"Dalam analisis komunikasi politik, ini merupakan pesan permisif (pesan berkebalikan), yang bisa diartikan bahwa di era Prabowo, efisiensi anggaran adalah prioritas. Oleh karena itu, proyek IKN perlu dikurangi alokasi anggarannya," jelasnya.

Keputusan menunda pembangunan IKN berdampak pada rencana kepindahan pusat pemerintahan. Presiden Prabowo diperkirakan baru akan berkantor di IKN pada tahun 2028.

Adib menilai, meskipun ada pemangkasan anggaran, proyek IKN tetap akan dilanjutkan dengan porsi dan waktu yang lebih disesuaikan.

Baca Juga: Rencana Presiden Prabowo Pindah ke IKN Realistis, Tapi Jangan Sampai Terbebani Masa Lalu

"Suka atau tidak, Presiden baru akan berkantor di IKN pada 2028. Prabowo juga sebenarnya menyelamatkan proyek ini agar tidak mangkrak dengan menyesuaikan anggaran dan waktu pengerjaan," katanya.

Pengamat politik, Hendri Satrio, menilai, Presiden Prabowo tengah membangun optimisme bagi kalangan yang masih mendukung proyek IKN.

Namun, ia menegaskan bahwa proyek ini kini bukan lagi prioritas utama.

"Pak Prabowo ingin tetap menjaga optimisme bagi mereka yang mendukung pembangunan IKN, tetapi harus menunggu hingga 2028," ujarnya.

Menurut Hendri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak cukup untuk membiayai IKN secara penuh, sehingga proyek ini hanya ditahan, bukan dihentikan.

"Dalam ilmu manajemen, ada konsep ‘must’ dan ‘want’. Di era Jokowi, IKN adalah ‘must’, tapi di pemerintahan Prabowo, proyek ini berubah menjadi ‘want’—bukan lagi prioritas utama," katanya.

Hendri juga menilai bahwa meskipun pembangunan IKN tertunda, Prabowo tetap ingin memenuhi janjinya kepada Presiden Jokowi, yang sebelumnya telah memberikan dukungan dalam pemilu.

"Bisa jadi, ini bagian dari kesepakatan politik antara Prabowo dan Jokowi. Dengan menunda, tapi tetap melanjutkan IKN, Prabowo menjaga komitmennya kepada Jokowi," tegasnya.

Pemblokiran anggaran IKN menandakan adanya perubahan strategi dalam proyek ini.

Baca Juga: Rencana Presiden Prabowo Pindah ke IKN Realistis, Tapi Jangan Sampai Terbebani Masa Lalu

Pemerintahan Prabowo lebih mengutamakan efisiensi anggaran, tanpa serta-merta menghentikan proyek yang telah dimulai di era Jokowi.

Meski menghadapi penyesuaian anggaran dan jadwal, proyek IKN tetap berjalan, dengan target baru Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN pada 2028.